BOGOR–RADAR BOGOR,Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor akan menyurvei penyusunan disagregasi PMTB (pembentukan modal tetap bruto) tahun 2018. Kegiatan perdana ini akan berkoordinasi dengan dinas-dinas, responden seperti perusahaan nonprofit dan rumah tangga se-Kota Bogor.
Kepala BPS Kota Bogor Bambang Ananto Cahyono menjelaskan, tujuan dan manfaat PMTB ada enam. Pertama, memperoleh data PMTB lebih rinci berdasarkan institusi, industri lapangan usaha, dan komoditas. Kedua, sebagai bahan dalam penyusunan, perencanaan pembangunan seperti kebijakan investasi, dan determinasi penguatan sektor industri.
Ketiga, memperoleh indikator untuk penghitungan usia pakai menurut jenis komoditas dan industri.
Selanjutnya, kata Bambang, memperoleh data populasi beberapa jenis komoditas yang menjadi PMTB menurut wilayah regional.
Kelima, sebagai alat yang cukup andal untuk mengevaluasi dan mengukur kontribusi investor dalam capaian pembangunan secara periodik.
“Terakhir, menjadi sumber data dalam penghitungan stok kapital menurut lapangan usaha,” papar Bambang.
Survei disagregasi ini adalah survei petama terkait penghitungan PMTB. Selama ini, PMTB dihitung dari survei yang sudah ada di BPS. “Namun, ternyata itu hanya bisa menghimpun nilai akumulasinya. Tidak bisa detail. Sementara pemerintah pusat ingin PMTB dihitung lebih detail,” ujarnya.
Survei PMTB ini, tambah Bambang, bukan hal baru. Selama ini, setiap penyusunan produk domestik regional bruto (PDRB), salah satu komponennya adalah PMTB. Hanya saja, selama ini PMTB tidak melakukan survei tersendiri, tetapi mengambil survei yang sudah ada di BPS sebelumnya.
“Nah, melalui disagregasi PMTB Kota Bogor 2018 ini lebih detail. Dengan demikian, bisa diketahui sisi investasi yang kurang dan bagaimana meningkatkannya,” tuturnya.
PMTB sendiri, kata Bambang, adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal sendiri, untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.
“PMTB merupakan komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi dan memberikan gambaran besar investasi,” tambahnya. Singkatnya, penambahan dan pengurangan pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu.
“Kontribusi PMTB Jawa Barat sebesar 10,28 persen terhadap PMTB Nasional. Nilai PMTB pada 2017 mencapai Rp449,34 triliun dengan kontribusi sebesar 25,16 persen terhadap total PDRB,” beber Bambang.
Bambang menjelaskan, ada 10 program prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, PMTB masuk ke prioritas pengembangan dunia usaha dan pariwisata.
Juga perbaikan iklim investasi penciptaan lapangan kerja. “Kegiatan prioritas ini harus menyediakan data PMTB yang lebih detail berdasarkan institusi pemerintah dan berdasarkan institusi 17 lapangan usaha,” katanya.
Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyampaikan, sebagai lembaga penyedia data, BPS diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mendukung pemda dalam membuat setiap kebijakan.
“Penyediaan dan penyajian data informasi publik, sebagai kebijakan pelayanan investasi di Kota Bogor. Diperkuat melalui penanaman modal,” kata Ade didampingi Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor, Erna Hernawati.
Ade meyakini peranan data ini berpengaruh pada meningkatnya investasi. “Data yang akurat berpengaruh pada prospek investasi di Kota Bogor,” katanya.
Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan investasi di Kota Bogor yang naik setiap tahunnya. Pada 2017 target investasi sebesar Rp2,3 triliun, tercapai Rp2,9 triliun.
”Untuk 2018 pemkot menargetkan investasi sebesar Rp4 triliun. BPS sendiri menjadi lembaga mitra kepentingan penghitungan RPJMD Kota Bogor yang lima tahun sekali,” katanya.(don/c)
