BOGOR–RADAR BOGOR,Penetapan tersangka korupsi di bidang ketahanan pangan menunjukkan sektor ini masih rawan tindak pidana korupsi. Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad pun meminta KPK menutup celah potensi korupsi ini dengan mengaktifkan segera satuan tugas di sejumlah kementerian, khususnya pertanian.
”Sektor ketahanan pangan rawan korupsi karena adanya perputaran uang yang sangat signifikan,” ujar Abraham saat menjadi pembicara pada seminar motivasi ‘Spirit Of Indonesia’ dan disaksikan ribuan mahasiswa di IPB, Dramaga, kemarin (31/3).
Contohnya, kata Abraham, korupsi impor daging dan gula yang pernah dibongkar KPK, menunjukkan betapa sektor ketahanan pangan rawan korupsi. Potensi korupsi itu jelasnya terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian, dan pengadaan komoditas pangan strategis.
Terlebih, kata dia, makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan yang disebabkan pejabat di kementerian tertentu dengan memberikan keistimewaan, turut jadi lahan subur korupsi pangan.
Selain di bidang pengadaan seperti impor kebutuhan pokok, potensi korupsi di sektor ketahanan pangan lainnya juga terkait realisasi asuransi yang masih rendah, yakni hanya 30 persen dari target. ”Kredit usaha rakyat atau KUR untuk pertanian masih jauh dari target. Serapannya hanya 17 persen dari yang dialokasikan untuk petani,” paparnya.
Tak hanya itu, kerawanan bahkan terjadi pada proyek pencetakan sawah baru yang kenyataannya tidak terwujud serta subsidi pupuk yang rawan dikorupsi. Seperti kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Jawa Tengah yang melibatkan pejabat setempat beberapa waktu lalu.
Jika potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, menurut Abraham, swasembada pangan bisa terhambat oleh korupsi. ”Dapat mengganggu ketenangan masyarakat desa, mengingat 70 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan,” ujarnya.
Maka, untuk menutup celah korupsi dan pencegahannya, menurut Abraham, KPK harus segera mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementerian terkait. ”Selain mengaktifkan operasi tangkap tangan kepada siapa pun yang terlibat,” tambahnya.
Lebih lanjut Abraham menjelaskan, ada lima komoditas pangan strategis yang perlu dijaga. Karena pentingnya lima komoditas ini bagi kehidupan dan ketahanan pangan rakyat, maka celah untuk korupsi harus ditutup dari segala arah. Adalah beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.
Selanjutnya, selain Abraham Samad, hadir pula Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Komisi 9 DPRI RI Dede Yusuf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, serta anggota DPR RI periode 2009-2014 Tubagus Dedi Suwendi Gumelar.
Seminar motivasi dibuka langsung oleh Rektor IPB Arif Satria. Kegiatan tersebut diusung Gerakan Kami Indonesia yang merupakan gagasan Muhammad Asri Anas yang juga anggota MPR RI.
Asri mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menginspirasi pemuda di IPB agar tidak korupsi serta memiliki komitmen yang kuat dan ilmu pengetahuan yang bagus. ”Tidak boleh aktivis mahasiswa saat ini tidak pintar,” paparnya.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menambahkan, pintar saja tidak cukup kalau tidak punya inisiatif dan keberanian. Menurutnya, pemuda saat ini sudah mulai jauh dari nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. ”Perang yang saat ini terjadi adalah perang menghancurkan nilai-nilai suatu bangsa, contohnya saja narkoba dan LGBT,” tuturnya.
Selain manusia yang memiliki nilai-nilai, suatu bangsa akan maju jika manusianya memiliki ilmu. ”Jadi, manusia yang memilki nilai dan ilmu itu sangat menentukan kemajuan bangsa. Contohnya Singapura, sumber daya alam mereka tidak kaya, tapi mereka maju.Karena memiliki sumber daya manusia dengan nilai dan ilmu tadi,” bebernya.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi panel yang dimulai dari pemaparan ketua KPPU termuda sepanjang sejarah di Indonesia, Syarkawi Rauf. Menurutnya, mahasiswa IPB ke depan memiliki peran penting dalam mengelola pangan di Indonesia.
Kata dia, masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dunia pangan Indonesia, terutama yang menjadi sorotan KPPU saat ini adalah beras. ”Bagi KPPU saat ini, beras sudah menjadi prioritas yang menjadi pengawasan. Bekerja sama dengan IPB dan kepolisian guna melakukan pengawasan termasuk Kemendag dan Kementan,” tutur Syarkawi.
Ada dua hal yang menjadi sorotan dalam produksi beras di Indonesia, salah satu di antaranya data produksi beras. ”Di Indonesia ini, ada yang bilang hanya 79 ton gabah, ada yang bilang kurang, devisit, surplus, dan perdebatan tersebut dapat selesai kalau kita punya data kredibel. BPS di sini memiliki peran untuk melakukan pengembangan neraca beras,” katanya.
Rantai distribusi beras yang sangat panjang juga menjadi masalah lain. Perbedaan harga yang didapatkan petani dan konsumen sangatlah jauh. ”Yang meraup keuntungan banyak adalah yang berada di tengah, spekulan semakin subur. Maka perlu penyederhanaan rantai distribusi dan saya harap mahasiswa IPB ini bisa menciptakan aplikasi online, karena digital pun harus bisa masuk komoditas pangan,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf menambahkan, selain membangun mental dan moralitas dalam diri pemuda, pemuda saat ini juga harus melek politik. ”Pemuda harus jadi pelaku politik, tidak boleh diam, ayo bergerak! Karena untuk merubah dunia adalah think global, and act local,” tuturnya.
Hal tersebut dibenarkan anggota DPR RI periode 2009-2014 Tubagus Dedi Suwendi Gumelar.
”Indonesia butuh mental baja dan karakter, tekun, fokus, ikhlas, dan tidak pernah lelah berjuang,” tukasnya.(cr1/d)
