Beranda Berita Utama

Izin Investasi Dibekukan

ilustrasi investasi

BOGOR–RADAR BOGOR,Upaya untuk mempermudah proses perizinan investasi dan usaha di tanah air terus dilakukan. Kali ini, pemerintah berencana membekukan sementara semua norma yang mengaturnya, untuk kemudian dievaluasi menyeluruh.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, jenis aturan terkait perizinan usaha yang dibekukan sementara sangat beragam. Baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Permen), Peraturan Daerah (Perda), maupun Peraturan Kepala Daerah.

Namun pembekuan tidak dilakukan secara bulat, melainkan hanya terhadap pasal-pasal yang mengatur perizinan. Teknis pembekuan itu sendiri, nantinya akan diatur dalam peraturan peme­rintah.

“PP-nya akan bilang, bekukan dulu deh,” ujarnya di kompleks Istana Negara, kemarin (28/3).

Pada saat bersamaan, pihaknya akan menyisir, aturan mana saja yang selama ini dirasa menghambat izin investasi dan usaha. Jika ada, maka akan dibatalkan.

“Kita nanti akan tentukan sebenarnya mana (pasal) yang akan tetap hidup ke depan,” imbuhnya.

Sementara untuk aturan yang dinilai masih bisa diubah, maka pemerintah akan langsung merevisinya. “Tapi syaratnya diubah, jangan lagi (proses perizinan) dibikin berhari-hari, berminggu-minggu,” tuturnya. Soal berapa lama pembekuannya, dia belum bisa memastikan.

Bukan hanya di level peraturan teknis, pemerintah juga akan menderegulasi prosedur perizinan yang diatur di level perundang-undangan. Saat ini sendiri, lanjutnya, norma soal perizinan investasi dan usaha diatur di sejumlah UU. Ke depannya, pemerintah ingin mengumpulkan menjadi satu UU saja sehingga lebih ringkas.

Nah, salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintah adalah menempuh skema Omnibus Law. Yakni sebuah sistem yang dipakai untuk merampingkan sejumlah UU ke dalam satu UU. Namun terkait teknisnya, akan dibahas lebih lanjut dengan DPR.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menambahkan, skema Omnibus Law terhitung baru untuk sistem hukum di Indonesia. Namun hal itu bisa dilakukan di sini.

“Ini belum pernah diberlakukan di sini, di AS ada. Itu terobosan yang mau kita ambil,” ujarnya. (dka/jp)

Baca Juga