Beranda Berita Utama

Jokowi Luncurkan Perizinan Online

(Sofyan/ Radar Bogor)
PERIKSA: Presiden Jokowi (kiri) saat berkeliling PT Samick Indonesia, Cileungsi, kemarin.

BOGOR–RADAR BOGOR,Di era serba cepat, Presiden Joko Widodo turut menyeret sejumlah pengurusan izin juga menjadi kilat. Salah satu upayanya, meluncurkan perizinan online terkait fasilitas kepabeanan di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemarin (27/3).

Cara tersebut diyakini bisa memangkas waktu tempuh pengurusan izin. Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di hadapan pengusaha yang bisnisnya terlibat dengan aktivitas kepabeanan.

Setidaknya, ada 1.425 per­usahaan dan 3.000 pasang telinga yang mendengarkan cerita Jokowi.

“Sekarang kita maunya cepat, mengirim ke orang lain lewat WA, yang lebih panjang lagi lewat e-mail. Apa masih ada yang lewat surat, pakai prangko. Masih ada?” tuturnya saat memberikan sambutan.

Cara-cara tersebut dianggapnya gaya lama. Sama halnya dengan pengurusan izin yang perlu mengisi berlembar-lembar formulir.

“Ada perubahan yang sangat cepat, maka sangat kuno sekali mengisi formulir kepa­beanan dengan yang bertum­puk-tumpuk. Kita harus ngisi dukumen yang bertumpuk, kuno banget. Begitu juga dalam mem­proses perizinan,” ujarnya.

Melalui peluncuran perizinan online itu, Jokowi mengajak kabinetnya untuk mengubah cara-cara kerja yang dianggap dapat memperhambat pelayanan. Tujuannya, antara lain, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam hal pelayanan perizinan.

Ia sempat menceritakan pengalamannya, saat menjabat sebagai gubernur. Saat men­datangi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), nyatanya, dokumen yang seharusnya bisa diproses dalam hitungan menit, malah bisa molor hingga beberapa minggu.

“Katanya satu atap, satu pintu. Tapi kenapa mengurus izin bisa sampai dua minggu untuk mengurus satu lembar surat izin usaha perda­gangan (SIUP),” kata Jokowi.

Saat itu, ia lantas membentak petugas pelayanan. Tapi, berdasarkan keterangan petugas pelayanan justru perizinannya alot diproses oleh kepalanya.

“Saya tanya, saya marahin. Ini kan hanya dua menit. Pak, di sini kan hanya dua menit. Di lantai 3 yang lama, katanya. Saya cari kepalanya yang di lantai 3. Hal-hal seperti ini yang ingin kita benahi, yang ingin kita perbaiki,” tuturnya.

Pengurusan izin yang dilakukan dengan berputar-putar di meja berbeda dianggap Jokowi sudah ketinggalan zaman. Pasalnya, masyarakat kini mayoritas sudah terbiasa dengan layanan via telepon pintar.

“Kita hidup di sebuah zaman yang sangat modern. Di mana ingin serba singkat dan serba online. Ini yang akan kita kerjakan. Kita bawa proses kepabeanan ke arah situ,” katanya.

Untuk itu, Jokowi meminta pada Dirjen Pajak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang mengurus izin dengan dokumen yang bertumpuk.

“Sekali lagi saya minta proses perizinan untuk dipangkas sebanyak- banyaknya. Sehingga bisa singkat, dan tidak harus melalui proses yang panjang,” ujarnya.

Mengurusi perizinan dengan instan pernah dirasakan Jokowi sekitar 18 tahun lalu di Uni Emirat Arab. Saat itu, ia hanya diminta melengkapi sejumlah persyara­tan, kemudian tidak lebih dari 5 menit pengurusannya sudah selesai.

“Tidak ada 5 menit, tidak ada satu jam dengan izin itu saya bisa bikin kantor, saya bisa bikin showroom, dan lain-lain. Di sini saya pengennya seperti itu, sehingga saya tegur menteri, tegur dirjen,” tukasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku, diminta melakukan pertemuan dengan para pengusaha sesuai instruksi presiden.

“Bapak Presiden selama beberapa saat ini terus-menerus meminta seluruh kabinet untuk bekerja keras terus memacu investasi dan ekspor. Ini adalah bagian dari strategi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” paparnya.

Menurutnya, Kementerian Keuangan sebagai lembaga pengelola keuangan negara akan sepenuh hati menciptakan kondisi perekonomian yang baik, terutama dalam bidang investasi ekspor.

“Hal itu dilakukan dengan membebaskan pungutan perpajakan kepada pelaku usaha dalam rangka menarik investasi dan ekspor, serta menciptakan lapangan kerja yang pada ujungnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat kita,” tuturnya.(fik/d)

Baca Juga