Beranda Metropolis

Butuh Rp152 Juta Biayai STNK

BERBAGI
KEMBALI BEROPERASI: Bus Transpakuan kembali beroperasi untuk rute Cidangiang-Bellanova.

BOGOR–RADAR BOGOR, Dalam kondisi setengah sehat, membuat Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) harus bangkit dari masa terpuruk. Perusahaan operator bus Transpakuan itu kini masih dalam masa pemulihan. Untuk benar-benar pulih, PDJT perlu menambah bus untuk operasional.

Meski masih ada delapan bus hasil hibah yang belum digunakan, PDJT perlu mengeluarkan dana sebesar Rp152 juta untuk urusan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Plt Direktur PDJT, Bambang Budianto, menyebutkan bahwa biaya pengurusan STNK masing-masing bus pemberian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu sebesar Rp19 juta. Memang tidak murah. Untuk itu, mustahil dana tersebut diperoleh hanya dari hasil pengoperasian empat bus di koridor Cidangiang-Bellanova.

Solusinya, Bambang tengah mengonsep pemasukan berbasis iklan. Ia menjajaki kerja sama ke berbagai perusahaan untuk bisa mengiklankan produknya pada banner yang menggantung di dalam bus Transpakuan.

“Beberapa perusahaan sudah memberikan lampu hijau untuk berkontribusi, berupa pemasangan iklan. Uang tersebut bisa digunakan untuk delapan bus yang baru itu,” jelasnya ketika ditemui Radar Bogor, akhir pekan lalu.

Meski tiga bulan mendatang dirinya memasuki masa pensiun, Bambang optimistis, cara memperoleh dana melalui iklan tersebut bisa menghidupkan delapan bus itu terlebih dulu.

Baginya, pelayanan transportasi memang mustahil berjalan maksimal, jika tidak disokong dari luar. Seperti halnya PDJT yang mulai mati suri, lantaran tidak mendapat subsidi dari pemerintah sejak 2017.

“PDJT dinyatakan sakit oleh konsultan publik independen pada awal 2017,” terangnya.

Maka, ia berharap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang angkutan jalan yang tengah dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) bisa direalisasikan. Karena, salah satu poinnya mengatur terkait pemberian subsidi untuk angkutan jalan.

“Harus ada aturan dan legalitas yang jelas, yaitu perda. Karena subsidi itu diperbolehkan asalkan ada aturan mainnya,” kata Bambang.

Untuk memuluskan niatannya, perlu ada persetujuan dari DPRD Kota Bogor. Bambang berharap DPRD Kota Bogor merestui raperda itu menjadi perda. Senada, Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman menganggap pemberlakuan iklan di dalam bus Transpakuan sebagai cara yang efektif untuk memperoleh dana.

Sehingga, ketika PDJT mengoperasionalkan delapan bus tambahan, maka secara bertahap operasional koridor bus Transpakuan akan ditambah. Koridor pertama yang akan kembali dihidupkan, kata Usmar, dari Bubulak ke Cidangiang.

“Kita buka lagi koridor gemuk, yaitu Cidangiang, Otista, Sempur, kemudian Pajajaran, Sholeh Iskandar, Abdullah bin Nuh, baru Bubulak. Kalau itu bisa, luar biasa lagi pendapatannya,” kata Usmar.(fik/c)

Komentar Anda