Beranda Berita Utama

Cegah Kebocoran APBN 2018

Abraham Samad

PADANG–RADAR BOGOR,Abraham Samad mengajak masyarakat untuk memoloti postur APBN 2018. Terutama, di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa.

Soalnya, menurut Ketua KPK 2011-2015 itu, sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa. Laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Untuk APBN 2018, belanja negara nilainya amat fantastis, yakni sebesar Rp2.220,7 triliun. “Ini bisa menjadi sumber kebocoran jika tidak dikelola dengan benar dan transparan,” kata Abraham.

Dia mencontohkan, kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp703 miliar. “Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik. Negara dirugikan sebesar Rp2,3 triliun. Itu nilai korupsi yang amat luar biasa!” ujar Abraham.

Karena itu, Abraham mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggu­­naan uang negara yang sebagian besar sumbernya berasal dari pajak.

“Tetapi sayangnya, berkaca dari pengalaman di sektor pengelolaan perpajakan selama ini, masih banyak sekali kelemahan termasuk di dalamnya tata kelola perpajakan yang masih amburadul yang bisa menimbulkan fraud dan korupsi,” kata Abraham saat mengungkap salah satu butir pemikiran yang akan disam­paikannya di Auditorium
Universitas Negeri Padang-Sumatera Barat dan Gedung Serbaguna UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, kemarin.

Menurut Abraham, dalam postur APBN 2018 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Untuk belanja negara dalam APBN 2018 pemerintah dan DPR RI menyepakati sebesar Rp2.220,7 triliun. Nilai ini menurut Abraham sangat fantastis, meliputi belanja
pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Sedangkan anggaran infrastruktur Rp410,7 triliun.

Melihat postur APBN 2018, kata Abraham, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun dan sebagian besarnya diharapkan diperoleh dari penerimaan pajak Rp1.618,2 triliun.

“Dalam postur APBN 2018 juga terlihat di mana hampir sebagian besar pengeluaran dan belanja negara itu tersedot habis dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa. Inilah celah paling besar terjadinya korupsi,” kata Abraham.

Ia mengungkapkan, hampir sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa (PBJ). Merujuk Laporan Tahunan KPK 2016 dan 2017, sektor PBJ merupakan titik rawan tindak pidana korupsi di samping sektor perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah dan belanja daerah serta pelayanan perizinan.

Menurut Abraham, kasus korupsi KTP elektronik meru­­pakan salah satu contoh kasus korupsi di sektor PBJ di Indo­nesia di mana kerugian negara akibat korupsi KTP-el itu mencapai Rp2,3 triliun dari total dana proyek yang diang­garkan sebesar Rp5,9 triliun.

“Artinya, hampir 50 persen dana proyek KTP-el ini dikorupsi,” kata Abraham. (*/fik)

Baca Juga