Beranda Pendidikan

Perketat Pengawasan Anggaran

BERBAGI
SERIUS: Para peserta OBSESI sedang berdiskusi membahas masalah anggaran pembangunan, terutama untuk pendidikan.

BOGORRADAR BOGOR, Banyaknya kasus penyimpangan anggaran di sektor pendidikan, tentunya menjadi keprihatinan bersama. Hal itu pula yang kini jadi concern Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Tb Luthfi Syam. Dengan anggaran pendidikan yang sebegitu banyak, otomatis pula banyak program dan kegiatan yang digulirkan pada institusi pendidikan tersebut.

Sehingga, diakui Luthfi, pengawasannya sedikit menyulitkan. Selain kegiatan yang begitu banyak, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap sumber daya manusianya.

”Di Kabupaten Bogor saja pegawai negerinya hampir 13 ribu,” ucapnya.

Ia juga menyadari celah paling besar memang berada pada pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, penerapan tender-tender secara elektronik dilakukan melalui bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ). Meski demikian, kata dia, faktor-faktor yang menjadi celah tersebut terus ditutup.

”Banyak sistem yang kami bangun untuk mencegah korupsi, mulai dari perencanaan yang sifatnya elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, dan lain sebagainya,” katanya.

Luthfi juga kini telah menerapkan informasi terbuka yang melingkupi perencanaan yang akan dikerjakan Disdik dan jumlah anggaran yang digunakan.

”Kami memanfaatkan teknologi informasi. Ini kan di antaranya untuk membangun sistem yang terbuka agar muncul partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya pada persoalan kontrol sebagai pencegahan,” tutur Luthfi.

Menurutnya, anggaran dari APBN dan APBD sebesar Rp1,7 triliun pada 2018 untuk dinas yang dipimpinnya tersebut, sebagian besar digunakan untuk dana BOS. Selain itu, digunakan juga untuk tunjangan profesi dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

”Tetapi untuk dana BOS, langsung masuk ke rekening sekolah,” tambahnya.

Selain pengawasan yang dilakukan dirinya, Inspektorat Kabupaten Bogor juga turut mengawasi.

”Secara acak itu dilakukan audit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Barat Asep Sudarsono tidak menampik jika anggaran pendidikan rawan dikorupsi. Karena, kata dia, oknum itu selalu ada, terlebih peluangnya semakin besar. Meski de­mikian, upaya pencegahan terus dilakukan, salah satu­nya dengan adanya pengawasan dan pem­binaan.

”Jadi, ketika sekolah memberikan laporan pengeluaran, pengawas pembina-lah yang memiliki tugas untuk memverifikasi itu,” terangnya.(cr1/c)

Komentar Anda

Baca Juga