BOGOR–RADAR BOGOR,Kebijakan Perusahan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Pakuan untuk menaikkan tarif air ke pelanggan pada tahun ini, perlu dievaluasi. Selain kelayakan, perlu ada pembahasan kebijakan lebih dulu melalui DPRD. Demikian dituturkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono.
“Kenaikan tarif PDAM harus dikonsultasikan dulu dengan DPRD karena menyangkut kepentingan masyarakat dan hajat hidup orang banyak,” ujar Heri Cahyono kepada Radar Bogor, kemarin (19/3).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, DPRD meminta PDAM lebih memaksimalkan efisiensi operasional. Di antaranya, efisiensi perluasan sambungan saluran. Faktor ini juga dapat menurunkan biaya operasional. Meskipun harus menaikkan tarif, harus dibedakan antara keperluan warga dan industri perusahaan.
“Untuk penggunaan air yang pemanfaatannya digunakan warga harus ditunda dulu,” tegasnya.
Kritikan juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD, Anita Primasari Mongan. Menurutnya, kebijakan kenaikan harga air harus lebih dulu dievaluasi. Dalam hal ini, PDAM dapat menjabarkan alasan kenaikan tarif. Hal ini untuk menunjukkan kelayakan pelayanan selama ini kepada warga.
“Dan apakah dengan pelayanan selama ini, sudah pantas untuk menaikkan tarif?” cetusnya.
Selain itu, kata Anita, evaluasi pelayanan harus lebih dulu dikaji. Tujuannya, agar mendapat hasil baik untuk PDAM maupun masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. “Kalau tarif naik tetapi tidak disertai dengan pelayanan yang lebih baik, tentunya akan memicu komplain masyarakat,” pungkasnya.(don/c)
