JAKARTA–RADAR BOGOR, Belakangan marak kasus guru menjadi korban aksi kekerasan, baik yang dilakukan siswa maupun orang tua murid. Menyikapi hal tersebut, pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PerguNU) mengusulkan pembentukan Komisi Perlindungan Guru saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (13/3).
Komisi itu dianggap mendesak untuk dibentuk agar bisa memberikan kepastian perlindungan hukum kepada guru.
Wakil Ketua Pimpinan Pusat PerguNU Aris Adi Leksono mengungkapkan, komisi tersebut juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perturan-peraturan terkait guru. Sehinga pelaksanaan peraturan itu bisa berjalan dengan baik dan efisien.
”Keberadaan Komisi Perlindungan Guru sangat dibutuhkan dalam rangka menekan kekerasan terhadap guru, baik oleh siswa atau orang tuanya. Karena akhir-akhir ini sangat marak itu,” ujar Aris usai pertemuan di kantor wakil presiden itu.
Kasus kekerasan terhadap guru memang kerap muncul ke permukaan dan menjadi perhatian publik. Seperti pada Januari lalu, guru SMK di Kabupaten Sampang, Achmad Budi Cahyono, meninggal dunia setelah dianiaya muridnya sendiri berinisial HI.
Pada Oktober 2017, Hayari, guru SMAN I Kendari melaporkan murid dan orang tuanya ke polisi karena diduga telah menganiaya dirinya.
Lebih lanjut, Aris menuturkan, keberadaan Komisi Perlindungan Guru itu menjadi jembatan bagi organisasi profesi guru dan pihak lain. Sehingga informasi yang diterima bila ada kasus yang melibatkan guru bisa seimbang dan adil.(jun/wan)
