JAKARTA–RADAR BOGOR, Ujian nasional (UN) akan digelar serentak di seluruh Indonesia mulai 2 April 2018. Minggu pertama ujian untuk SMK, minggu kedua untuk SMA, sedangkan UN bagi SMP akan digelar pada minggu keempat.
Setelah UN, siswa juga akan mengikuti ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang akan dilaksanakan dan diatur oleh masing-masing sekolah. Semua mata pelajaran (mapel) diujikan termasuk yang sudah diujikan dalam UN.
”Memang ini lebih berat, tapi sekarang kondisi sudah kondusif,” jelas Bambang Suryadi, kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Kemendikbud, kemarin (14/3).
Untuk SMK, mapel yang akan diujikan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Berbeda dari tahun sebelumnya, komposisi mata ujian ini lebih sedikit. Tahun lalu, praktik kejuruan juga diujikan. Tahun ini, hanya mapel teori kejuruan saja.
Namun, kata Bambang, bukan berarti pemerintah menganggap mapel praktik kejuruan tidak penting. Namun, ujian kompetensi ini akan dilakukan bersamaan dengan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
”Minimal LSP 1 melibatkan asesor, dunia usaha, dan industri,” kata Bambang.
Sementara untuk SMA, tidak banyak berubah. Mapel yang diujikan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu mapel pilihan sesuai jurusan yang diambil.
”Dengan ini, kami ingin agar para siswa memiliki passion yang khusus di bidangnya,” kata Bambang.
Sementara itu, jika di SMK mengalami pengurangan, mapel yang diujikan dalam pendidikan kesetaraan atau kejar paket malah lebih banyak. Untuk peket C dan B, ada 7 mapel yang diujikan, sementara untuk paket A ada 6 mapel.
Menurut Bambang, keputusan ini diambil sebagai quality control dari pendidikan kesetaraan. Dengan sistem dan proses belajar yang informal dan fleksibel, kualitas lulusan harus dijaga karena lulusannya akan menerima predikat setara dengan SMA.
”Karena salah satu fungsi UN adalah penyetaraan,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Bambang, pemerintah telah memasuki tahun keempat pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK), (tahun kedua untuk pendidikan kesetaraan), hingga saat ini tercatat sudah 78 persen cakupan UNBK di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara sisanya, 22 persen, masih menggunakan UN berbasis kertas (UNKP). Persentase ini naik dari tahun lalu yang hanya mencakup 49 persen UNBK.
Bambang mengatakan, dengan pengaturan waktu pelaksanaan UN tersebut, sekolah-sekolah bisa saling bertukar dan berbagi peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan UNBK.
”Jadi ujian SMA bisa menggunakan resources dari SMK yang sudah selesai ujian,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Balitbang Kemendikbud Dadang Sudiyarto mengatakan bahwa dengan UNBK, pemerintah menghemat hampir 70 persen pengeluaran. Dengan sistem UNKP, pemerintah menghabiskan Rp135 miliar per tahun.
”Itu untuk penggandaan, distribusi, pengamanan dan lain sebagainya,” kata Dadang.
Dengan 78 persen cakupan seperti tahun ini, pemerintah diperkirakan cukup mengeluarkan Rp35 miliar untuk melaksanakan UN.(tau)
