Beranda Politik

Sisi Lain Sugeng Teguh Santoso, Warga Kecil Butuh Advokasi

BERBAGI
TERBUKA: Sugeng berpose di depan dinding Rumah Joglo yang dibiarkan menjadi kanvas mural bagi para seniman jalanan.

Ada misi tersendiri yang dibawa Sugeng Teguh Santoso dalam perjuangannya di arena Pilkada Kota Bogor 2018. STS -begitu ia akrab disapa- ingin “menyusupkan” konsep advokasi dalam kinerja pemerintahan daerah hingga di setiap SOP para aparatur sipil negara (ASN). Hanya dengan konsep advokasi atau pendampingan, menurutnya, warga akan benar-benar merasakan pelayanan pemerintah yang adil dan merata.

”Ada nilai atau spirit yang harus kami munculkan pada diri birokrasi atau pemimpin yaitu model atau spirit advokasi,’’ ujarnya kepada Radar Bogor.

STS mengatakan, jika semangat dan konsep advokasi diterapkan pemerintah dalam menuntaskan berbagai persoalan, maka kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi seutuhnya. Dampaknya, APBD tak terlalu terbebani dengan pengentasan kemiskinan karena lambat laun kesejahteraan warga juga meningkat.

 

Sebaliknya, contoh kasus rencana pembangunan rel kereta double track Bogor-Sukabumi. Di kawasan Bogor Selatan, PT KAI akan membangun dua jalur rel dengan memperlebar jalur eksisting sepanjang 12 meter ke kanan dan 12 meter ke kiri. Artinya, ratusan rumah di sepanjang bantaran rel terpaksa dibongkar.

 

Memang tanah tersebut adalah milik PT KAI. Juga pembangunan double track juga baik bagi pembangunan. Tapi bagaimana nasib ratusan kepala keluarga dan ribuan jiwa yang hanya bisa menyaksikan rumahnya digusur tanpa ada solusi? ”Di situlah konsep advokasi dibutuhkan,’’ cetusnya.

 

Sugeng mengingatkan, ada implikasi besar pada pemerintahan Kota Bogor jika penggusuran dilakukan tanpa solusi bagi warga tergusur. Yakni masalah sosial berupa peningkatan angka warga miskin, tunawisma, gelandangan, pengangguran, peminta-minta, prostitusi, dan angka kriminalitas.

”Dengan digusur mereka menjadi miskin. Maka jika tak ada solusi, masalah-masalah sosial ini menjadi beban APBD,’’ kata dia.

Menurut Sugeng, saat ini daya beli per kapita warga Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hanya Rp20 ribu per hari. ”Bisa belanja apa Rp20 ribu per hari? Pangan, papan, kesehatan, pendidikan apalagi rekreasi. Ini tidak bisa. Ini sudah tanda kemiskinan,’’ sebutnya.(ric)

Komentar Anda