Beranda Politik

JPPR Awasi Pilkada Bogor

BERBAGI
Wulan/Radar Bogor
SILATURAHMI: Peneliti senior JPPR Yusfitriadi berdiskusi dengan CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu, kemarin (14/3).

BOGOR–RADAR BOGOR,Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) koordinator Kabupaten Bogor akan menggelar diskusi bertema Potensi Korupsi pada Pilkada Kabupaten Bogor yang akan dihadiri oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Peneliti Senior JPPR serta CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu, Senin (19/3) mendatang.

Organisasi yang mengawasi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor itu akan fokus pada sejumlah tema besar, di antaranya membangun forum warga dan pemilih muda untuk memberikan proses pendidikan bagi para pemilih.

”Kami juga akan mengawasi korupsi pemilu berupa dana kampanye, integritas penyelenggara pemilu serta pemantauan hoax di media sosial,” ujar peneliti senior JPPR Yusfitriadi di sela-sela kunjungannya ke Graha Pena, Jalan KH Abdullah bin Nuh, kemarin (14/3).

Dia mengatakan, pentingnya pemantauan ini karena tidak ada yang bisa menjamin panitia pengawasan pemilu (panwaslu) tidak bermain mata dengan KPU, dan KPU tidak bermain mata dengan pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Sehingga harus ada masyarakat yang terlembaga langsung memantau hal itu sehingga bisa menjamin tidak terjadi apa-apa.

”Kami akan awasi karena dalam konteks money politics tidak hanya pelaku yang dikenakan sanksi tapi penerima juga dan kita akan masuk ke ranah objek pengawasan yang substansial,” bebernya.

Selain itu, JPPR juga akan memfasilitasi masyarakat dengan advokasi apabila ada yang ingin melaporkan temuan atau bahkan mendapatkan intimidasi dari paslon. ”Kemudian untuk para pemilih juga kami coba membuat posko pengaduan kecurangan dan kejahatan pemilu di setiap kecamatan,” tuturnya.

Sementara, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu mengungkapkan, demokrasi yang telah berjalan hampir 20 tahun ini sebetulnya relatif baik. Namun harus dilihat dari dua sisi. Sisi pemerintah dan sisi rakyat. Menurut dia, masyarakat saat ini jauh lebih maju jika dibandingkan dengan calon-calon penyelenggara negara.

Sebab, produk demokrasi Indonesia seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPD dan DPRD bisa dihitung berapa yang ditangkap karena kasus korupsi. Artinya, produk demokrasi Indonesia masih sangat jauh dari kualitas yang diharapkan.

”Berarti demokrasi masih menghasilkan produk yang justru tidak diinginkan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Siapa yang harus bertanggung jawab apakah pemerintah atau rakyat?” katanya. (gal/c)

Baca Juga