Beranda Politik

Urgensi Pembangunan Berbasis Masyarakat

KOMPAK: Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor foto bersama para panelis dan pemrakarsa dialog politik membedah visi misi calon wali kota Bogor, kemarin (13/3)

BOGOR-RADAR BOGOR, Panitia dialog politik Membedah Visi-Misi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor 2018, memaparkan isu kemiskinan dan kawasan kumuh yang masih ada di Kota Hujan. Sebagai contoh, kawasan yang tengah menjadi kajian organisasi Junior Chamber Internasional Chapter Bogor Kota, yakni Pulo Geulis, Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor. 

Di kawasan ini, angka pengangguran masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, bahkan beberapa ketua RT setempat tak memiliki pekerjaan tetap. Menanggapi ini, calon wali kota nomor urut 1 Achmad Ru’yat mengatakan, kebijakan politik anggaran adalah bagaimana seluruh program yang telah disusun oleh RT, RW dan LPM di tingkat stakeholder kelurahan dengan RAB yang telah ditetapkan harus didorong ke wilayah. 

”Pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur di tingkat wilayah. Karena selama ini yang terlihat adalah dipihak-ketigakan. Kami akan swadayakan sehingga dengan dana yang terbatas akan ada partisipasi anggaran dari stakeholder wilayah sehingga pelaksanaannya pasti akan lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, wali kota harus memiliki komunikasi yang baik dengan presiden, Kementerian maupun pemerintahan provinsi. Tak hanya itu, aparatur sipil negara (ASN) juga harus diberikan kenya­manan dalam bekerja. 

”Tujuannya, agar memiliki inovasi dan gagasan untuk mengatasinya. Ditambah dengan sistem Bogor digital, yakni terintegrasinya layanan informasi untuk masyarakat. Sehingga filosofi hadirnya pemerintah di tengah masyarakat dapat terbangun dengan memberikan pelayanan publik yang baik,’’ cetusnya. 

Sementara, calon wali kota nomor urut 2 Edgar Suratman menuturkan, jika dirinya diberikan amanah maka akan memberdayakan LPM yang saat ini tidak berdaya. Karena saat ini, kata dia, tidak ada program yang bisa menimbulkan partisipasi masyarakat.  

”Padahal, kalau ada biaya 100 persen, itu bisa menjadi 200 persen jika ada swadaya masyarakat, tapi tergantung potensi di lingkungannya,” ungkapnya. 

Sedangkan untuk lingkungan yang kumuh, menurut Edgar, perlu adanya upaya mencerdaskan masyarakat. Pemerintah juga harus bisa menata ulang konsep land consolidation. Agar lingkungan bisa memiliki lahan bermain atau taman sehingga masyarakatnya nyaman, aman dan betah di lingkungannya yang bersih dan sehat. 

”Karena kalau lingkungan kumuh dan tidak tertib pasti akan menimbulkan gejolak sosial sehingga saya yakin dengan konsep land consolidation, itu bisa ditata,” tegasnya. 

Calon wali kota nomor urut 3, Bima Arya mengoreksi data yang ditam­pilkan panitia. Menurutnya, dua tahun pemerintahannya berjalan, telah dilakukan pembinaan kepada masyarakat Babakan Pasar. Hasilnya, Kelurahan Babakan Pasar menjadi kelurahan terbaik se-Jawa Barat. Hal itu terjadi karena tiga poin penting yang dilakukan. 

”Pertama, partisipasi, yakni lurah mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan dengan program My Darling yaitu Masyarakat Sadar Lingkungan. Lalu ada juga program Pacar atau Pasukan Cinta Anak Remaja yang fokus kepada generasi muda untuk berkarya. Ada juga program Arisan Ciliwung untuk ibu-ibu agar lebih produktif mengumpulkan uang yang hasilnya digunakan untuk membersihkan Kali Ciliwung,” ungkapnya. 

Poin selanjutnya adalah sinergi. Dinas PUPR dan Dinas Keluarga Berencana diarahkan ke lingkungan tersebut untuk menggali potensi yang ada.  

”Bahkan saat ini, Babakan Pasar menjadi salah satu destinasi unggulan, dan rencananya bulan ini akan diluncurkan Babakan Pasar menjadi kampung warna-warni yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga,’’ jelasnya.

Poin lainnya adalah kolaborasi. Sehingga dari langkah-langkah tersebut ada dampak pada pembangunan fisik dan kesejahteraan warga secara ekonomi.

Terakhir, calon wali kota nomor urut 4, Dadang Iskandar Danubrata mengungkapkan hambatan yang terjadi di Babakan Pasar juga terjadi di tempat lain. Khususnya partisipasi masyarakat.  

Untuk mengatasinya, ia pun memiliki program Setara. Yakni menganggarkan Rp50 juta per RT untuk melanjutkan program Presiden Jokowi membangun kota dari pinggiran. Tujuannya untuk melibatkan peran serta dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Sehingga timbul kegiatan padat karya.

”Untuk wilayah padat penduduk dan tidak memiliki ruang terbuka, kami akan melibatkan penyuluh dari keluarga berencana agar tidak menambah pendidik di sana dan membatasi agar tidak terjadi lonjakan penduduk ke depannya,” ungkapnya.

Sedangkan untuk ketertiban umum, pasangan Dadang-STS akan melibat­kan pula peran serta masyarakat menjaga lingkungannya dengan mengadakan siskamling. (gal/d)

Baca Juga