BOGOR–RADAR BOGOR, Persoalan investasi dan kemudahan perizinan menjadi salah satu hal penting yang perlu dibenahi di Kota Bogor. Sebab, permasalahan ini berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berjalan mulus namun belakangan terhambat. Beberapa di antaranya seperti pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3), TOD Sukaresmi, gedung rumah sakit umum daerah (RSUD), Jembatan Sempur, dan lain-lain.
Para paslon wali kota dan wakil wali kota Bogor hadir di aula Graha Pena, kemarin (13/2) menjawab beberapa persoalan tersebut. Calon wali kota bogor nomor urut 1, Achmad Ru’yat mengaku akan menghadirkan suasana investasi yang nyaman bagi pengusaha di Kota Bogor.
“Jadi dunia usaha harus nyaman dan transparan. Kemudian punya kepastian hukum,” ujar Ru’yat.
Satu hal yang menurutnya penting untuk diingat, wali kota bukan seorang raja. Untuk itu, menurutnya, perlu menyetarakan diri dengan pengusaha ataupun masyarakat.
”Sehingga menghadirkan kesejahteraan bersama,” tuturnya.
Sementara itu, calon wali kota nomor urut 2 Edgar Suratman menjelaskan bahwa setiap kebijakan, terlebih yang berkaitan dengan investasi, harus diambil dengan kebijakan dengan pertimbangan yang melihat filosofis yuridis, teknis, sosiologis, dan poliitis.
”Semua harus cermat dan komprehensif. Bagi kami yang pertama independen,” ujarnya.
Terpenting, kata dia, sesuai visinya, yaitu membuat Bogor menjadi kota yang berkarakter sehingga bisa konsisten menangani masalah.
”Bagaimana mau konsisten kalau tidak bisa menangani masalah. Bagaimana kalau tidak ada kejujuran?” kata Edgar.
Calon petahana Bima Arya menjelaskan, sedikitnya ada 600 ribu orang yang pulang pergi Bogor–Jakarta setiap harinya. Ada seribu kendaraan dalam seminggu yang masuk ke Bogor. Untuk itu, menurutnya, perlu ada infrastrukur yang mumpuni. Maka, menurutnya, investasi yang masuk akan diberikan sesuai kebutuhan Kota Bogor.
”Di situ yang dituangkan dalam desain RPJMD yang sekarang. Jadi harus sesuai kebutuhannya. Izin rumah sakit juga kita lihat dulu butuh atau tidak,” ujarnya.
Ketentuan tersebut juga yang menurutnya membuat Terminal Baranangsiang hingga kini belum terbangun.
”Kenapa Terminal Baranangsiang belum dibangun? Karena saya tidak mau membuat Bogor menjadi semakin rumit dan semakin ruwet,” kata Bima.
Di sisi lain, calon wali kota nomor urut 4, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan, pengusaha di Kota Bogor perlu kepastian hukum. Apabila kepala daerah tidak bisa memberikan kepastian hukum, menurutnya, jangan harap investor akan datang. Untuk itu, ia memastikan akan membantu investor-investor yang masuk ke Kota Bogor.
”Saya memastikan akan taat kepada aturan yang ada,” ujarnya.
Kemudian, ia juga akan memberikan jaminan kepada investor bahwa apa yang sudah ditawarkan, tidak akan berubah ketika investor tersebut sudah menang tender.(fik/d)
