BOGOR–RADAR BOGOR, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sabtu (10/3), 11 persen dari 7 juta penganggur di seluruh Indonesia adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari SD, SMP, SMA umum, diploma, bahkan sarjana.
Pada rilis Februari 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) SMK masih berada di angka 9,2. Lantas pada survei Agustus 2017, jumlahnya meningkat menjadi 11,41 persen.
”Jika kami lihat, hanya SD yang mengalami penurunan TPT,” kata Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono di Bandung, Sabtu (10/3).
Bambang menyebut, TPT tertinggi dimiliki lembaga-lembaga pendidikan yang khusus mempersiapkan lulusannya bekerja. Yakni SMK, SMA dan politeknik.
”Ini aneh, kenapa lulusan SMK kok nganggur? Padahal disiapkan untuk langsung kerja. Politeknik juga untuk kerja. Artinya, pendidikan kita belum siap pakai,” kata Bambang.
Solusi dari permasalahan ini, kata Bambang, adalah membuat lulusan SMK memiliki keterampilan lebih.
”Salah satunya jalan yakni dengan memberikan pelatihan,” kata Dirjen Bambang.
Ia mengungkapkan, pada 2019, Kemnaker telah merancang kegiatan-kegiatan peningkatkan kualitas SDM melalui program pemagangan bekerja sama dengan industri untuk 400 ribu orang. Menurut Bambang, semua harus bersiap dan mengikuti tren perubahan yang berkembang cepat. Pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang berubah, akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi melalui program pelatihan di Balai Pelatihan Kerja (BLK).
Perkembangan industri yang cepat, kata Bambang, menghendaki BLK juga memiliki skema transformasi industri ke depan dan pemetaan pasar kerja di masa depan.
”Kalau industri berubah tentu dibutuhkan pekerjaan baru, pekerjaan lama akan hilang. Konsekuensinya dibutuhkan skill yang baru,” katanya.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kemendikbud M. Bakrun membenarkan data BPS tersebut. Namun ia meyakinkan bahwa sampai saat ini perbaikan-perbaikan terus dilakukan.
”Data BPS tidak bisa langsung diubah, karena yang disurvei lulusan SMK yang usianya 15-55 tahun,” katanya pada Jawa Pos (Grup Radar Bogor), Minggu (11/3).
Memang, Bakrun mengakui bahwa sejak awal lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja. Namun menurutnya tidak boleh dilupakan bahwa saat ini juga terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
”Kemungkinan itu penyebabnya juga, karena yang kami survei penganggur lulusan SMK 55 persen pernah bekerja,” jelas Bakrun.
Sistem ketenagakerjaan yang ada saat ini, kata Bakrun, belum mensyaratkan bahwa orang yang bekerja harus punya sertifikat atau kompetensi tertentu. Jenis pekerjaan juga masih bisa diisi oleh semua lulusan.
”Selain itu, peta kebutuhan tenaga kerja juga belum terlihat dengan jelas. Maka sekarang kami mencoba mengarahkan siswa-siswa SMK untuk mengembangkan wirausaha,” pungkas Bakrun.(tau/JPNN)
