JAKARTA–RADAR BOGOR, Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi nasional sudah mencapai taraf mengkhawatirkan di angka 49,3 persen. Ironisnya, satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 49 persen total kekayaan negara.
Terciptanya segelintir orang kaya di Indonesia tak lepas dari lemahnya pemerintah dalam memberantas kapitalisme kroni (Crony Capitalism).
“Jangan tunda-tunda lagi, sudah saatnya Jokowi, Presiden kita, menghapus ketimpangan dan kesenjangan ekonomi ini dengan tidak lagi menggelar karpet merah kepada segelintir konglomerat yang menguasai hampir setengah total kekayaan negara kita,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Abraham Samad di Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Abraham mengungkapkan salah satu butir pemikirannya tentang kebangsaan dan pentingnya membangun peradaban bangsa. Inig akan disampaikannya di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UMN), Sabtu (10/3/2018).
Hal ini akan disampaikannya dalam seminar bertema “Spirit of Indonesia” yang dimotori Gerakan “Kami Indonesia.” Mengutip angka yang pernah dikeluarkan World Bank, lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat 7 “Crony Capitalism” paling tinggi di dunia.
Abraham mengatakan, hampir dua pertiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa. Kapitalisme kroni merupakan istilah di dunia ekonomi untuk menyebut harta kekayaan konglomerat yang kesuksesan bisnisnya didapat dari kolaborasi atau hubungan dekat antara pengusaha dan penguasa.
“Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah itu sebenarnya hanya dinikmati duapuluh persen penduduk terkaya di Indonesia. Sedangkan penduduk di level bawah tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini,” kata Abraham.
Dia mengemukakan, data yang juga hasil riset Word Bank, dimana 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektare konsesi hutan. Abraham membandingkan dengan 23,7 juta petani Indonesia yang memiliki luas tanah lebih kecil dibanding para konglomerat, yakni 21,5 juta hektar lahan.
Fokus pemerintah, kata Abraham, seharusnya ditujukan kepada ketersedian lahan bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan. Itu harusnya bisa mereka garap agar terjadi distribusi pemerataan pengelolan kekayaan alam.
Selaku mantan Ketua KPK, Abraham menengarai masih tumbuh suburnya kapitalisme kroni di Indonesia tidak lepas dari prilaku koruptif, selain rendahnya integritas atau moralitas bangsa.
Pemberian konsesi dan fasilitas luar biasa terhadap konglomerat, kata Abraham, tidak lepas dari faktor kesejarahan. Sebab, dimasa lalu konsesi lahan hanya diberikan kepada kroni-kroni penguasa.
Demikian juga kesempatan dalam mengelola kekayaan alam selalu jatuh pada orang dekat, kerabat dan kroni penguasa. Akibatnya, ketika rezim berganti, konsesi lahan masih dimiliki konglomerat besar karena masa konsensinya belum habis.
Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang terbatas mengakibatkan kerusakan lingkungan parah. “Tapi, jika ada kemauan politik dari pemerintah, regulasi pemberian konsensi itu bisa saja ditinjau ulang melalui regulasi baru. Selain itu, pemerintah bisa menciptakan garapan baru bagi 13 juta petani yang belum memiliki lahan ini,” kata Abraham.(pin/*)
