Beranda Metropolis

Ketika Hari Perempuan Sedunia Disambut Unjuk Rasa Ibu-ibu

PROTES: Ibu-ibu yang tergabung dalam SPRI saat berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bogor, kemarin.

BOGOR-RADAR BOGOR, Jika di belahan dunia mungkin sebagian perempuan merayakan Hari Perempuan Sedunia, di Kota Bogor tidak begitu. Puluhan ibu rumah tangga berbaju merah malah memadati kantor Wali Kota Bogor, Kamis (8/3) kemarin. Mereka tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Bogor Raya, yang berunjuk rasa menuntut agar program keluarga harapan (PKH) tepat sasaran.

Meski demo mereka sempat salah tempat, karena berharap bisa berunjuk rasa di depan Istana Bogor, ibu-ibu tersebut tetap tampak antusias mengungkapkan berbagai keluhannya. Walau sesekali sambil tersenyum dan menahan panas cuaca hari itu. Apalagi, sebagian di antaranya harus sambil menenangkan sang buah hati yang rewel karena diajak turut serta dalam aksi tersebut.

Salah satu program pemerintah berupa bantuan tunai dan pangan untuk rakyat miskin yakni PKH, dianggap gabungan SPRI ini banyak masalah.

Sekjen DPN SPRI, Dika Moehammad menjelaskan bahwa program PKH dan beras sejahtera (Rastra) berdasarkan data survei BPS dan Kemensos. Kemudian dibuat peringkat kesejahteraan mengacu pada data survei tersebut, di mana 40 persen pendapatan terendah digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

“Dari situ dikelompokkan lagi. Ada 10 persen sangat miskin yang berhak mendapatkan PKH. Selanjutnya golongan sangat miskin dan miskin yang mendapatkan Rastra sebanyak 25 persen. Sisanya 15 persen digolongkan hampir miskin dan dianggap tidak pantas menerima PKH dan Rastra,” jelasnya kepada Radar Bogor.

Mengacu pada survei, kata Dika, ditetapkan hanya ada 28,4 juta keluarga miskin. Tahun ini, pemerintah memang menambah kuota penerima PKH menjadi 10 juta keluarga sangat miskin. Untuk penerima Rastra sebanyak 15,5 juta keluarga miskin. Namun, menurutnya, penamba­han jumlah tersebut sebetulnya mencerminkan ketidakakuratan data rakyat miskin dan klasifi­kasi berdasarkan peringkat.

“Survei dilakukan juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat miskin,” bebernya.

Ia mengatakan, cara survei yang tidak melibatkan warga miskin ini tidak sesuai aturan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdaftar, dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.

“Dengan kata lain, rakyat miskin harus dilibatkan dalam hal pengumpulan data rumah tangga yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan penerimaan program,” tambah Dika.

Tidak hanya itu, kata dia, manfaat kedua program ini sangat kecil karena tidak bisa menutup beban ekonomi rumah tangga miskin. Nilai bantuan Rastra hanya Rp110.000 yang dapat ditukar dengan beras, telur dan lainnya tiap bulan. Sementara jumlah bantuan PKH hanya sebesar Rp1,8 juta sampai Rp3,6 juta per tahun.

“Bagaimana mungkin jumlah ini mencukupi mahalnya kebutuhan pokok sehari-hari?” tegas Dika.

Hal ini, lanjutnya, karena anggaran untuk program tersebut hanya Rp21,3 triliun. Berbeda jauh dengan alokasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pada 2017 sebesar Rp380 triliun atau anggaran lainnya.(ran/c)

Baca Juga