BOGOR—RADAR BOGOR, Isu strategis terkini adalah kemiskinan dan pengangguran. Apalagi, di Jawa Barat, angka kemiskinan masih sekitar 8,87 persen atau 4,17 juta penduduk. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,67 persen dan tingkat pengangguran mencapai 8,77 persen.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I, Supriyatno, saat membahas isu strategis dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bale Seda Kencana, Selasa (6/3).
Dengan tema Peluang dan Tantangan Menghadapi Isu Strategis Pembangunan Wilayah I Jawa Barat, diskusi ini mengundang pemateri ahli.
“Di sini, kami juga membicarakan peran musrenbang dengan provinsi. Membahas persiapan musrenbang pada 28 Maret di Botani Square. Diskusi untuk menyamakan persepsi bagaimana menyejahterakan rakyat,” ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori GM Radar Bogor, Nihrawati AS.
Persepsi ini, kata dia, penting ketika melihat persamaan.
“Kita yang mengelola keuangan bagaimana bisa menyejahterakan rakyat,” terangnya. Supriyatno menjelaskan, isu strategis terhangat adalah kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan kualitas pemeliharaan lingkungan hidup dan kemandirian desa.
“Membangun infrastuktur jalan, trotoar, dan taman sangat penting. Tapi, jauh lebih penting mengentaskan kemiskinan, meminimalisasi pengangguran, dan menata lingkungan hidup agar nyaman bagi masyarakat,” cetusnya.
Oleh karenanya, lanjut Supriyatno, FGD ini diharapkan bisa menjadi bahan agar mengentaskan isu strategis persoalan di masyarakat. Mulai dari bagaimana menaikkan IPM (indeks pembangunan manusia), mulai dari pendidikan, kesehatan hingga daya beli.
Caranya, pemerintah harus membuat program. Seluruh komponen pengusaha, perguruan tinggi, dan awak media berperan serta mengomunikasikan untuk mengentaskan isu strategis.
Dengan demikian, diharapkan dapat mengarahkan kabupaten/kota mengusulkan program bantuan gubernur terkait isu tersebut. Supriyatno menambahkan, dasar ini perlu agar bupati/walikota bisa mengatasi kemiskinan. Jawa Barat sudah enam tahun berturut-turut mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) akreditasi A dan menjadi yang kedua setelah Jawa Timur.
Jumlah penduduk wilayah I tahun 2015 sebanyak 13.609.934 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen lebih tinggi, dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat 40,1 persen dari total penduduk wilayah I. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Depok sekitar 3,9 persen, pencapaian IPM tertinggi di Kota Depok 79,11 persen dan Kota Bogor 73,85 persen. Terendah di Kabupaten Cianjur 62,42 persen dan Kabupaten Sukabumi 64,44 persen.
Dengan demikian, kata Supriyatno, terlihat dari angka indikator makro bahwa permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota sangat bervariasi dan beberapa bagian wilayah perlu percepatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus terus meningkat disertai pemerataan kesejahteraan masyarakat, kaidah lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.
“Melalui FGD ini kita akan membahas bagaimana kiat mencapai tujuan tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik BAPPENAS, Muhammad Firman Hidayat, mengawali materi dengan tajuk“Perkembangan Infrastuktur terhadap Dukungan Perkembangan Industri dan Pertumbuhan Ekonomi”.
Pembicara kedua, dari Komite Nasional Program MAB LIPI, Prof Purwanto, yang membawakan tema “Peran Konservasi Sumber Daya Alam untuk Ekonomi Masa Depan”. Selain lembaga, FGD yang dihadiri para kepala dinas ini juga membahas faktor ekonomi, dengan materi yang disampaikan Ekki Syamsulhakim dari Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Padjadjaran. Dia mengulas peluang dan tantangan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Selain itu, juga mendatangkan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3 IPB) Sofyan Sjaf, yang menyampaikan tema “Strategi dan Peluang Menuju Kemandirian Desa”.(don/c)
