25 radar bogor

Ru’yat Gagas Pos Pusat Pengaduan Masyarakat

KOMPAK: Calon wali kota Bogor Achmad Ru’’yat mendapat dukungan dari warga Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, kemarin (5/3)
KOMPAK: Calon wali kota Bogor Achmad Ru’’yat mendapat dukungan dari warga Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, kemarin (5/3)

BOGOR–RADAR BOGOR, Banyaknya aduan dan keluhan masyarakat yang masuk selama kampanye, membuat calon wali kota Bogor Achmad Ru’yat menggagas Pos Pusat Pengaduan Masyarakat (PPM). Pos ini fungsinya mirip layan call centre yang akan meneriman aspirasi masyarakat yang ada di wilayah.  Gagasan itu diungkapkan calon nomor urut 1 tersebut ketika menyapa warga  Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, kemarin (5/3).

”Dengan adanya Pos PPM ini, masyarakat jadi bisa mengadukan berbagai persoalan-persoalan, seperti keluhan-keluhan yang warga sampaikan  selama ini,” ujar Ru’yat ketika menjawab salah satu pertanyaan warga terkait proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dinilai ribet dan mahal.

Menurut dia, pemkot merupakan sektor publik yang tugasnya berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan private sector. Sehingga dengan adanya program PTSL, tugas pemkot adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memerlukan kepastian hukum terkait sertifikat tanahnya.

”Karenanya, jika kami diberikan amanah untuk menjadi pemimpin Kota Bogor, kami akan membuat konsep sistematis. Salah satunya membuat Pos PPM ini,” ucapnya.

Pasangan Zaenul Mutaqin itu menilai, tujuan berorganisasi adalah untuk mempermudah berbagai persoalan yang terjadi. Jangan sampai malah menjadi sulit atau bahkan dipersulit. Dengan sistem yang akan dibuatnya nanti, diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan perilaku-perilaku dan persoalan yang terjadi saat ini.

”Pos PPM ini minimal bisa mengontrol perilaku para oknum yang meresahkan warga,” tuturnya.

Ru’yat juga ingin mewujudkan Kota Bogor yang nyaman dan sejahtera. Bukan hanya secara lahir tetapi juga batin. Serta menghasilkan pemimpin yang amanah. ”Kami  ingin kebijakan anggaran di dorong bukan untuk pembangunan di pusat kota saja, tetapi didorong untuk membangun di wilayah. Karena masih banyak masyarakat yang miskin dan membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kota Bogor harus dibenahi,” pungkasnya.(gal/c)