Beranda Metropolis

Hadirkan para Ahli, BKPP Bahas Isu Strategis Pemerintah

Foto Doni/Radar Bogor
BAHAS ISU STRATEGIS: BKPP Wilayah I Jawa Barat membahas isu stratrgis dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bale Seda Kencana, Selasa (6/04/2018).

BOGOR-RADAR BOGOR, Guna mematangkan pembangunan, para kepala dinas Kabupaten Kota BKPP Wilayah I Jawa Barat membahas isu stratrgis dalam Focus Group Discussion (FGD), di Bale Seda Kencana, Selasa (6/04/2018).

Dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Menghadapi isu Strategis Pembukaan Wilayah I Jawa Barat’ diskusi ini mengundang pemateri ahli. Kepala Badan Kordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I, Supriyatno, menyampaikan FDG ini mengodok isu strategia usai pelaksanaan Musrembang tingkat Kabupaten/Kota untuk 2019.

“Di sini, kami akan membicarakan peran musrembang dengan provinsi. Membahas persiapan Musrembang pada 28 Maret di Bonani Squre. Diskusi untuk menyamakan persepsi bagaimana menyejahterakan rakyat,” ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori GM Radar Bogor, Nihrawati AS.

Persepsi ini, kata dia, penting ketika melihat persamaan. “Kita yang mengelola keuangan bagaimana bisa menyejahterakan rakyat,” terangnya. Supriyatno menjelaskan, isu strategis terhangat terkini adalah kemiskinan ketimpangan, pengangguran, dan kualitas pemeliharaan lingkungan hidup dan kemandirian desa.

Di Jawa Barat, sambungnya, pencapaian kinerja pembangunan, khususnya wilayah I dapat dilihat dari angka indikator makro. Lalu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2016 sebesar 5,67, angka kemiskinan masih di 8,87 persen atau 4,17 juta penduduk.

Sedangkan, tingkat pengangguran mencapai 8,77 persen. Jumlah penduduk wilayah I tahun 2015 sebanyak 13.609.934 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat 40,1 persen dari total penduduk wilayah satu.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Depok sekitar 3,9 persen, pencampaian IPM tertinggi di Kota Depok 79,11 persen dan Kota Bogot 73,85 persen. Terendah di Kabupaten Cianjur 62,42 dan Kabupaten Sukabumi 64,44 persen.

Dengan demikian, kata Supriyanto, terlihat dari angka indikator makro bahwa permasalahan yang dihadapi kabupaten kota sangat bervarisi dan beberapa bagian wilayah perlu percepatan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi harua terus meningkat disertai pemerataan kesejahteraan masyarakat, kaidah lingkungan, dan keberlanjutan sumberdaya alam. “Melalui FGD ini kita akan membahas bagaimana kiat mencapai tujuan tersebut,” terangnya.

Supriyanto menambahkan, dasar ini perlu bagaimana bupati/walikota bisa mengatasi kemiskinan. Jawa Barat sudah enam tahun berturut-turut mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akreditasi A dan menjadi yang kedua setelah Jawa Timur.

“Membangun infrastuktur jalan trotoar taman sangat penting, tapi jauh lebih penting menentaskan kemiskinan, meminimalisir pengangguran, dan menata lingkungan hidup agar nyaman bagi masyarakat,” cetuanya.

Oleh karennya, lanjutnya, FGD ini diharapkan bisa menjadi bahan agar mengentaskan isu strategis persoalan di masyarakat. Mulai dari bagaimana menaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), mulai dari pendidikan, kesehatan sampai daya beli.

Upayanya pemerintah harus membuat program. Seluruh komponen pengusaha, perguruan tinggi dan awak media berperan serta mengkomunikasikan untuk menentaskan isu strategis.

Dengan demikian, dihadapkan diskusi dapat mengarahkan kabupaten/kota mengusulkan program mengarah bantuan gubernur terkait isu tersebut.

Sementara itu Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik BAPPENAS, Muhammad Firman Hidayat mengawali sebagai pemateri dengan tajuk perkembangan infrastuktur terhadap dukungan perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi.

Pembicara kedua, dari Kominite Nasional Program MAB LIPI Prof Purwanto, yang membawakan tema peran konservasi sumber daya alam untuk ekonomi masa depan. Selain lembaga, FGD yang dihadiri para kepala dinas ini membahasa faktor ekonomi.

Materi disampaikan Ekki Syamsulhakim dari Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Padjadjaran. Dia mengulas peluang dan tantangan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Tema perdesaan juga mendatangkan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3 IPB) Sofyan Sjaf, yang membawakan tema stategi dan peluang menuju kemandirian desa.(don/c)

Baca Juga