BOGOR–RADAR BOGOR, Usulan dana aspirasi dewan atau pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Bogor ternyata menyedot anggaran yang tak kecil. Untuk rencana anggaran tahun 2019, para wakil rakyat ini mengusulkan 1.818 usulan kegiatan dengan anggaran mencapai Rp363,3 miliar. Namun, usulan tersebut hanya dapat diakomodir oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebanyak 790 kegiatan.
“Jika dilihat dari nilai usulan, maka jumlah pokir DPRD yang diakomodir oleh perangkat daerah adalah Rp180,43 miliar atau sekitar 49,66 persen dari total nilai usulan pokir DPRD,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati, saat menyampaikan laporannya dalam Musrenbang tingkat Kota Bogor 2018 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Kamis (1/3).
Jumlah usulan pokir DPRD itu, jauh melebihi jumlah usulan dalam musrenbang tingkat kecamatan. Di mana, dari total 766 usulan kegiatan proyek, yang dapat dikomodir oleh OPD hanya 532 kegiatan atau 69,45 persen dari total usulan musrenbang kecamatan.
“Usulan yang dapat diakomodir oleh perangkat daerah adalah Rp52,38 miliar dari total nilai usulan Rp564,6 miliar,” sebutnya.
Di samping hasil musrenbang kecamatan dan pokir DPRD, ada juga usulan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Usulan tersebut, merupakan upaya pemkot dalam menuntaskan target-target pembangunan sesuai dengan RPJMD 2015–2019 di 37 OPD dengan nilai usulan mencapai Rp1,17 triliun.
“Hasil dari ketiga sumber usulan perencanaan pembangunan menghasilkan indikasi pagu belanja langsung pemkot tahun 2019 sebesar Rp1,4 triliun,” beber Erna.
Jika dikelompokkan berdasarkan sumber usulannya, sambung dia, maka indikasi pagu belanja langsung tahun 2019 bersumber dari musrenbang kecamatan sebesar 5,37 persen, dari pokir DPRD sebesar 12,66 persen, dan dari RKPD sebesar 81,97 persen.
“Semua usulan ini akan dimasukkan dalam RKPD 2019,” ucapnya.
Dia menjelaskan, pada 2019, Bappeda Kota Bogor akan fokus pada enam agenda pembangunan. Yaitu infrastruktur, ruang terbuka hijau (RTH), kota layak anak, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), pengembangan radius 1 km dari titik nol (Istana Bogor), dan peningkatan inovasi kelurahan (Kampug Tematik).
“Makanya, musrenbang tingkat kota ini merupakan puncak dari kegiatan musrenbang di tingkat kelurahan maupun kecamatan dan hasil reses dan pokir DPRD,” bebernya.
Erna menekankan, untuk melaksanakan agenda pembangunan di Kota Bogor dibutuhkan partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak yang berkepentingan di Kota Bogor secara mutlak. Yakni mulai dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan keuangan, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra pembangunan daerah Jabodetabek.
Serta yang juga memegang peranan penting adalah masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media maupun komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. “Untuk itu, kami mengajak semua untuk turut bersama sama dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan di Kota Bogor sesuai dengan visi dan misi pembangunan di Kota Bogor,” pungkasnya.(ran/c)
