BOGOR–RADAR BOGOR,Satuan Lalu Lintas Polres Bogor masih membatasi jenis kendaraan yang akan melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Hingga kemarin, truk dan bus masih dilarang melintasi jalur wisata ini, pascalongsor awal Februari lalu.
”Sementara untuk kendaraan roda empat. Masih dalam tahap uji coba dan akan terus kami evaluasi,’’ kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama, kemarin.
Informasi yang diterima Radar Bogor kemarin, jalur Puncak dari arah Cianjur menuju Bogor sempat ditutup aparat setempat. Pengendara dari arah Cianjur dialihkan melalui Sukabumi. Soal itu, Hasby membantahnya. Menurut Hasby, selain truk dan bus, kendaraan roda empat masih diizinkan melintasi jalur Puncak.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerima desain terbaru tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) jalur Puncak, tepatnya di area wisata Gunung Mas, Cisarua. Desain tersebut diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) kemarin (27/2), dengan konsep kawasan peristirahatan terpadu (rest area).
”Konsepnya mengusung ramah lingkungan dan budaya. Nanti banyak unsur kebudayaan khas Bogor di sana,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, usai rapat koordinasi dengan Kemen PUPR di kantor Pemkab Bogor, kemarin.
Ipah –sapaan akrab Syarifah– mengatakan pembangunan penampungan sementara PKL seluas satu hektare berkembang menjadi lima hektare. Seluruh pembangunan pun dibiayai oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah seperti perencanaan awal.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi, menambahkan, masih ada beberapa kekurangan yang ada di desain Kemen PUPR tersebut. Di antaranya, jumlah kios yang dirancang masih terlampau sedikit.
“Dalam desain, lapak PKL yang disediakan hanya 206 unit, sedangkan kebutuhan kami setidaknya 300 unit untuk menampung PKL yang sudah terdata. Harusnya, bisa ditambah, ya, jumlah lapaknya,’’ kata dia.
Dace melanjutkan, konsep kios yang dirancang berupa anjungan cerdas. Nantinya, seluruh kios mengaplikasikan arsitektur bergaya priangan dengan bentuk dan bahan atapnya akan menambah kesan tradisional. Konsep ini disesuaikan dengan suasana perkampungan di kawasan sekitar Puncak.
“Nantinya rest area ini akan dibangun fasilitas umum, termasuk masjid. Harapannya maksimal selesai akhir Oktober, memang sebentar lagi, makanya ini program gerak cepat,” ujarnya.
Masih kata Dace, keberatan lain yang diajukan Pemkab Bogor adalah harus menanggung biaya sewa lahan serta penggantian tanaman kepada perusahaan pengelola perkebunan teh Gunung Mas. Total, biaya ini diperkirakan mencapai setidaknya Rp 700 juta per hektare.
“Soal kekurangan ini, Pemkab Bogor masih melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat, termasuk untuk menanggung biaya sewa lahan,” pungkasnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor, Burhanudin, menuturkan, proyek pembangunan akan dilelang setidaknya pada Mei. “Sekarang, yang urgen, desain bangunan tersebut segera disepakati,” singkatnya.(wil/d)
