Beranda Metropolis

248 Ribu Warga Belum Punya BPJS

BERBAGI
KONSULTASI: Suasana di salah satu kantor BPJS Kesehatan. Sejumlah rumah sakit kerap menolak pasien BPJS

BOGOR–RADAR BOGOR,Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat sesuai visi misi menjadi kota sehat, terus digencarkan Pemerintah Kota Bogor. Salah satunya melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2018 tingkat Kota Bogor, kemarin (26/2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, di tengah pesta demokrasi yang sedang berlangsung, Pemkot Bogor tetap fokus memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya, meng-cover warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Kesehatan harus dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk pembangunan SDM. Selain itu, peningkatan kesehatan ini tidak bisa hanya dilakukan Dinkes tetapi harus bersama-sama dengan aparatur wilayah, stakeholder dan masyarakat,” kata Ade dalam Rakerkesda.

Maka, dalam membuat setiap kegiatan dan program, kata Ade, harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Warga yang mampu ataupun tidak mampu bisa mendapatkan hak kesehatan yang sama,” ujarnya.

Tujuan akhirnya, sambung Ade, masyarakat Kota Bogor sehat, angka harapan hidupnya naik. “Harapannya, di 2019, 22 persen warga Kota Bogor yang masih belum ter-cover BPJS Kesehatan sudah harus ter-cover semuanya,” harapnya.

Saat ini jumlah warga Kota Bogor mencapai 1.130.720 jiwa. Dari jumlah tersebut, 248.758 atau 22 persennya belum ter-cover BPJS Kesehatan.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah mengatakan, masih banyak permasalahan kesehatan yang terjadi di Kota Bogor yang berdampak pada kualitas SDM.

Seperti masih adanya kasus kematian ibu dan bayi, balita gizi buruk, tingginya kejadian beberapa penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kecenderungan penyakit tidak menular serta perilaku manusia dan lingkungan yang tidak sehat.

“Ditambah belum optimalnya pelaksanaan sistem rujukan, termasuk akses terhadap sarana kesehatan dan pembiayaannya, juga menjadi fokus masalah yang harus segera ditangani,” ujar Rubaeah.

Oleh karena itu, kata dia, Rakerkesda dianggap penting. Sebab, dari diskusi ini akan diketahui background study rencana pembangunan sektor kesehatan ke depan, evaluasi kerja, dan tersusunnya dokumen kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), lingkungan bersih dan sehat.(ran/c)

Komentar Anda