Pengalaman tahun lalu menjadi catatan buruk bagi pengusaha konstruksi yang tergabung di Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor. Mereka seolah menjadi anak tiri di kota sendiri untuk memperoleh pekerjaan yang bersumber dari APBD. Maka, menghadapi 2018, Kadin Kota Bogor merapatkan barisan dan mengumpulkan berbagai stakeholder.
Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Bidang Konstruksi, Agus Lukman, menjelaskan bahwa pada tahun lalu, dari sekitar 700 paket proyek APBD yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Kadin hanya diberi jatah sebanyak 104.
Padahal, ada 158 perusahaan di dalamnya. Artinya, ada beberapa perusahaan yang memang tidak mendapatkan pekerjaan.
“Ada sesuatu yang salah. Melalui seminar ini, akan kita kembalikan pada fitrahnya,” jelasnya kepada Radar Bogor usai seminar bertajuk ‘Mengembalikan Usaha Jasa Konstruksi pada Fitrahnya dalam Perspektif Hukum’ di Sahira Butik Hotel, Kamis (22/2).
Untuk itu, tahun ini, dari sekitar 840 paket proyek APBD yang didistribusikan dengan penunjukan langsung (PL), bisa diprioritaskan untuk para pengusaha lokal, alias mereka yang bernaung di Kadin Kota Bogor.
“Di PUPR saja, katanya ada sekitar Rp160 miliar. Kalau dibagi masing-masing tiga paket saja, sisanya masih banyak. Jadi, pengusaha lokalnya akan tetap hidup,” kata Agus.
Di tempat yang sama, Ketua Kadin Kota Bogor, Erik Suganda, mengaku ingin memperjuangkan sebanyak 158 perusahaan yang bernaung di Kadin Kota Bogor itu. Selain mereka memang asli Bogor, pajaknya pun masuk untuk Kota Bogor. “Kalau bisa pakai perusahaan-perusahaan ini, agar semua hidup,” harapnya.
Tak hanya perkara proyek senilai di bawah Rp200 juta, Erik juga berharap agar Pemkot Bogor bisa memprioritaskan perusahaan-perusahaan lokal sebagai peserta lelang proyek APBD.
Sebab, ketika yang mengerjakan proyek adalah anggota Kadin, mereka akan lebih mudah melakukan pengawalan. “Saya ingin membantu pemkot untuk mengawasi, pembinaan. Jadi, misalkan kita tahu yang mengerjakan jalan ini si A. Bukan mau mengganggu, cuma akan saling mengingatkan saja,” kata Erik.
Meski tidak tertera secara aturan, Erik berharap Pemkot Bogor bisa mempertimbangkan gagasannya demi berlangsungnya pembangunan di Kota Bogor yang berkualitas. Tak hanya itu, jika permohonannya itu terwujud, maka secara tidak langsung akan mewujudkan juga kearifan lokal Kota Bogor.
Sementara itu, merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2005-2009 yang menjadi pedoman bagi Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman yang saat ini berjalan, bahwa keduanya ingin mengarahkan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman, dan transparan sesuai dengan visi keduanya.
Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, masih banyak yang perlu diperbaiki oleh Pemkot Bogor. Meskipun sudah diambil sejumlah langkah dan program, tetapi diakuinya upaya tersebut belum maksimal.
“Dalam mencapai program-program tersebut, ada kegiatan fisik yang tentunya akan berkaitan dengan asosiasi (jasa konstruksi). Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan visi itu diterjemahkan ke dalam enam misi dan enam skala prioritas,” terang Usmar.
Pemkot, lanjutnya, sudah mencoba melaksanakannya di kurun waktu empat tahun terakhir ini, di dalam APBD. Khusus untuk tahun ini sudah memasuki fase implementasi dengan nilai APBD sekitar Rp2,5 triliun.
“Meskipun memang (dari APBD 2018 ini) mayoritas masih banyak diserap untuk biaya aparatur negara yang masih sangat tinggi. Tapi, kita pastikan untuk (anggaran) biaya langsungnya masih di atas biaya tidak langsung. Proporsinya kurang lebih 55 persen berbanding 45 persen,” jelas Usmar.(fik/c)
