BOGOR-RADAR BOGOR,Media sosial benar-benar memberikan dampak luar biasa. Namun, tanpa kontrol yang jelas, kekuatan medsos bisa mengerikan di tangan orang-orang tak bertanggung jawab. Contohnya serangan negatif buzzer di momentum tahun politik seperti sekarang.
”Misalnya pilkada, cyber team kandidat harus terbuka kepada publik. Bukan hanya menunjukkan akun kepemilikannya saja, melainkan juga menunjukkan di mana lokasi kantornya, IP address-nya,’’ ujar pengamat media sosial Hariqo Wibawa Satria kepada Radar Bogor kemarin (23/2).
Direktur eksekutif Komunikonten itu menyebut, bahkan perlu adanya kode tertentu sebagai tanda hasil produksi tim siber kandidat pilkada. Tim media sosial, kata dia, semestinya berkompetisi untuk memenangkan kandidat dengan tetap turut berkolaborasi menjaga situasi nasional.
”Termasuk situasi lokal di daerahnya masing–masing,’’ ungkapnya.
Situasi ”perang siber’’ di momentum politik inilah yang kemudian menjadi biang lahirnya kabar bohong atau siber. Permasalahannya kemudian, banyak dari mereka yang diamankan sebatas buzzer atau penyebar. Sementara orang yang memproduksi sulit tersentuh.
”Padahal bisa kita petakan, kita lacak, siapa pembuatnya,’’ kata dia.
Sayangnya, menurut Hariqo, hal itu masih belum diperhatikan para kandidat, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Seharusnya, mulai proses perekrutan tim siber harus jelas dan terbuka. Sehingga aparat dan masyarakat luas bisa mengetahui jelas siapa tim yang menyebar berita tentang kandidat tertentu.
Selain itu, yang menjadi masalah saat ini juga pengusaha media sosial lebih mementingkan bagaimana caranya agar masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi pengguna media sosial, seperti Facebook atau Twitter. Padahal, memiliki akun media sosial seharusnya menjadi hal yang vital layaknya memiliki rekening di bank.
”Ketika seseorang membuat akun media sosial, mayoritas pengguna tidak akan membaca ketentuan dan langsung mengisi kolom agree. Sejak 2016 sudah saya sampaikan agar diubah dengan format tanya jawab. Misalnya dengan pertanyaan, apakah Anda siap dengan konsekuensi jika Anda menyebarkan hoax dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan?” katanya.
Jika aturan-aturan itu bisa berjalan, upaya mengantisipasi hoax akan sangat terbantu.
”Produsen konten hoax ini yang kita juga bingung, apakah konten tersebut memang dibuat oleh tim sukses atau oleh orang lain yang memang ingin situasinya jadi ricuh. Jadi, produsen konten ini yang harus ditemukan,” pungkasnya.(rp2/cr2/c)
