DEPOK–RADAR BOGOR,Tak terasa sudah dua tahun Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, menjadi orang nomor satu di Kota Depok setelah dilantik pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan.
Lika-liku selama dua tahun menjalani pengabdi masyarakat, ada sejumlah perubahan yang bisa dibilang signifikan. Tapi, apakah itu sudah melayani khalayak Kota Depok.
Selama 14 hari, harian Radar Depok (Grup Radar Bogor)mencoba mencari tahu tingkat pengetahuan masyarakat tentang kota yang disinggahinya, terkhusus pembangunan dan kondisi kekiniannya. Ada 11 indikator dalam survei yang disebar dari 566 responden, sebagai sampel di 11 kecamatan Kota Depok dan beberapa instansi. Survei dilakukan dengan metode pengiriman kuesioner langsung.
Sasarannya, semua elemen masyarakat dan sejumlah profesi pembaca Radar Depok. Mulai aparatur sipil negara (ASN), ketua lingkungan, guru, pedagang, siswa SMA dan lainnya. Usia responden yang menjawab tertuju 17–24 tahun, 25–40 tahun dan 41–70 tahun.
Sebelas indikator dalam survei tersebut mulai dari pengelolaan pemerintah Pemkot Depok, bidang kesehatan, sarana atau fasilitas pendidikan, transportasi publik, kepuasan masyarakat dalam pelayanan, rasa aman dari tindak kejahatan, mengatasi kebersihan serta limbah, mengatasi persoalan banjir, pemberdayaan ekonomi UMKM, upaya Pemkot Depok dalam mengentaskan kemacetan dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Dari hasil menyebaran kuesioner, didapati hasil rata-rata dari 566 responden, sebanyak 31 persen puas, 49 persen tidak puas, 10 persen kurang tahu, dan sebanyak 11 persen menjawab tidak tahu.
Ada dua indikator dalam pertanyaan tingkat kepuasannya mencapai 46 persen di bidang pendidikan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pemkot Depok menyentuh 43 persen. Umumnya, kepuasaan tersebut karena adanya kemajuan sarana dan prasarana pendidikan yang meningkat.
Sedangkan kepuasan dalam pelayanan, responden saat ini puas dengan kemudahan yang Pemkot Depok manjakan. Kepuasaan tersebut setelah wali kota membuat kebijakan perizinan satu pintu maupun via online dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan masyarakat Depok. Sementara itu, dari 11 indikator, responden paling tidak puas di upaya Pemkot Depok dalam mengentaskan kemacetan, yang mencapai 85 persen.
Umumnya, dari hasil kuesioner, responden menjawab tidak puas karena masih terjadi kemacetan di mana-mana, dan lalu lintas semrawut. Di sini pemkot tidak ada upaya secara optimal dalam meminimalisasi kemacetan yang terjadi setiap hari, terlebih saat akhir pekan.
Selain survei dengan menyebar kuesioner, Radar Depok juga mencoba kembali menyasar masyarakat Depok milenial dengan vote di Instagram @radardepok. Kepuasan warganet tentang 11 pertanyaan yang diajukan di 11 hari tersebut, sangat beragam. Teknisnya, tiap hari diajukan satu pertanyaan, untuk pengumpulan suara dari pukul 19.30 sampai 18.30 di hari berikutnya. Jadi, pengumpulan dilakukan selama 23 jam, dengan pilihan suara: puas dan tidak puas.
Selisih persentase yang terbesar ada pada pertanyaan yang bertemakan kesehatan, yakni 72 persen memilih puas dan 28 persen memilih tidak puas dari total 229 suara. Tetapi, ada kebalikannya untuk pertanyaan tentang kepuasan terhadap mengatasi kemacetan. Di tema tersebut, sebanyak 66 persen warganet memilih tidak puas, dan yang puas di angka 34 persen dari total 145 orang. (hmi)
