Beranda Metropolis

Kecam Prostitusi di Gunung Batu

BOGOR–Masih adanya kegiatan prostitusi di Kota Bogor membuat DPRD Kota Bogor geram. Salah satunya, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Sendy Pratama. Dia mengutuk keras prostitusi di Kota Bogor, seperti di hotel kawasan Gunung Batu, Kota Bogor.

“Rumah saya kan di Gunung Batu, jadi kena imbasnya kan,” ujar Sendy.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Kota Bogor M Najamudin. Menurutnya, Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor harus bergerak cepat.

“Harus segera bertindak sesuai aturan, dan tidak hanya sekadar investigasi tapi benar-benar mengatasi persoalan,” ujarnya.

Contohnya, sambung Najamudin, jika ada laporan masyarakat terkait prostitusi, maka tempat yang digunakan atau menjadi lokasi kegiatan harus diawasi. Solusi pertama adalah memberlakukan sif malam.

“ASN ada jam kerja, tapi persoalan SKPD ada yang bersifat 24 jam. Ada yang tidak ada waktu batasan. Anggaplah pagi sampai sore hari belum bisa meng-cover masalah, maka harus ada aturan yang melakukan piket fokus penanganan permasalahan sosial,” tuturnya.

Kota Bogor sendiri, lanjut Najamudin, memiliki Perda Ketertiban Umum yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, jika ada warga yang mengganggu keteriban umum, pemerintah wajib menanganinya.

Terkait penanganan pekerja seks komersial (PSK), solusinya bisa dengan pembinaan dan pengawasan intensif agar mereka tidak kembali melanggar. Di samping itu, juga pembinaan agama. “Masalah PSK ini harus benar-benar diatasi, karena menyangkut ekonomi dan perut untuk keberlangsungan hidup,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait keberadaan PSK, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor, Enong Maysaroh mengatakan, dari hasil razia, mereka selalu mendapat rehabilitasi. Bahkan, saat ini, kata dia, di Dinas Sosial memiliki beberapa ruangan yang akan diperuntukkan khusus.

“Pertama dibawa ke kami untuk didata. Setelah itu diberi penyuluhan,” katanya.

Bagi wanita tunasusila, lanjut Enong, akan dibina dalam panti rehabilitasi karyawanita di Cibadak maupun di Pasar Rebo, Jakarta.

Selama rehabilitasi, mereka diberikan pelatihan keterampilan kurang lebih tiga sampai enam bulan. Misalnya, menjahit dan berdagang. Kendati begitu, kata Enong, ke depan pihaknya berupaya agar ada alokasi dana santunan.

Misalnya, modal usaha untuk penanganan setelah pelatihan. “Kami sedang membahasnya karena selama ini (pemberian modal) ada, namun tidak rutin,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Heri Karnadi mengaku kesulitan menyaring permasalahan sosial di Kota Bogor. Misalnya, saat akan melakukan razia selalu bocor. “Mereka itu selalu tahu. Kita kumpul di Balai kota saja, persiapan, mereka pada tahu ada razia, sudah pada kosong semua,” katanya.

Sering terjadinya bocor informasi razia, Satpol PP pun mengubah skema razia. Seperti yang baru dilakukan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya yakni menyasar pelaku di kontrakan dan kosan. “Saat ini nyasar hotel melati dan lokasi mesum lainnya,” terangnya.(don/c)

Baca Juga