Beranda Uncategorized

Penanganan Korban Gempa Lamban

BERBAGI
MENGUNGSI KE ATAS BUKIT: Warga membangun tenda-tenda pengungsian di atas bukit lantaran khawatir longsor bisa memendam permukiman mereka.

BOGOR–Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Kabupaten Bo­gor hingga kini belum tuntas dalam mem­verifikasi jumlah korban bencana gempa Selasa lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Ratik) BPBD Kabupaten Bogor Sumardi menuturkan, proses penghitungan bangunan yang rusak dan korban jiwa secara keluruhan di Kabupaten Bogor, pascagempa belum selesai.

“Masih dalam proses dan masih menunggu petugas yang di lapangan belum kembali,” katanya saat dikonfrimasi.

Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemkab) Bogor belum menentukan status bencana yang sudah terjadi tiga hari lalu. “Belum bisa dikate­gorikan status darurat bencana. Kami masih koordinasi dahulu,” singkatnya dan langsung memutuskan percakapan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengaku geram mengetahui kondisi itu. Jaro Ade –sapaan Ade Ruhandi– kesal dengan lambatnya pena­nganan bencana di Malasari. Kata dia, seharusnya BPBD Kabupaten Bogor lebih dahulu memberikan perhatian kepada korban bencana.

“Harusnya penanganan bencana dilakukan cepat dan sistematis. Masak, untuk jumlah saja masih simpang siur. Jika terkait anggaran, pemkab bisa gunakan dana taktis sehingga tidak ada alasan untuk terlambat,” kesalnya.

PENGARAHAN: Petugas polisi mengumpulkan para pengungsi dan memberi arahan di lapangan voli Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Akibat lambatnya pendataan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun lebih fokus pada upaya penanggulangan bencana di Lebak, Banten. BNPB mencatat, sudah ada 2.760 rumah yang rusak di ujung barat Pulau Jawa itu. ”Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak yang paling parah. Karena dekat dengan pusat gempa,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lebak telah menetapkan surat keputu­san status tanggap darurat penanganan gempa di Kabupaten Lebak yang berlaku 14 hari sejak Selasa (23/1) hingga Rabu mendatang (5/2). BNPB pun menyalurkan ban­tuan logistik senilai Rp302,9 juta kepada BPBD Lebak.

Bantuan berupa sandang 25 paket, tenda gulung 20 lembar, karung plastik 3.000 lembar, kantong mayat 5 lembar, perlengkapan sekolah 300 paket, perlengkapan makan 160 paket, paket rekreasional 140, peralatan dapur keluarga 40, kidsware 45 paket, familykit 10 paket, dan paket kesehatan keluarga 10 paket. Selain itu, juga bantuan 1 unit mobil dobel gardan untuk operasional BPBD.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menguraikan, pihaknya mengambil dua kebijakan dalam penanganan pascagempa. Pertama adalah penanganan manusianya. Kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. ”Dukungan logistiknya, pelayanan dasarnya, termasuk untuk kegiatan belajar mengajar,’’ tutur Willem.

Sejauh ini, khusus untuk sarana pendidikan, tidak ada satu pun yang rusak sehingga kegiatan belajar tetap bisa berjalan normal. Untuk pengungsi, hasil pengecekan di lapangan nihil. Sebab, warga yang terdampak memilih mengungsi di rumah kerabatnya yang kediamannya tidak terdampak.

Kedua, penanganan material. Yakni, percepatan untuk melakukan rehabilitasi. Rumah-rumah yang rusak berat harus segera dibangun kembali dengan sistem bantuan stimulan dari pemerintah. ’’Nilai stimulannya masih dibicarakan di daerah, karena satu tempat dengan tempat lainnya tidak sama, tergantung indeks kemahalan harga bangunan,’’ lanjut pria 62 tahun itu.

Sebagai catatan, tuturnya, pemberian stimulan diberikan dengan standar rumah tipe 36. Menurut Willem, bila ada rumah yang rusak akibat gempa, tidak mungkin BNPB membangunkan rumah sampai bentuknya kembali seperti sedia kala. Mengingat besar kecilnya rumah maupun nilainya juga berbeda-beda.

”Bantuan stimulan yang diberikan pemerintah maksudnya supaya masyarakat yang terdampak itu segera bisa memulai untuk mendirikan rumahnya,’’ jelasnya. Dia mencontohkan letusan Gunung Sinabung. Nilai stimulannya Rp59 juta. Kemudian, di Manado, stimulannya Rp36 juta. Itu menyesuaikan tingkat kemahalan untuk standar rumah tipe 36 di masing-masing daerah.

Untuk Banten, pihaknya masih menunggu hitungan dari masing-masing pemkab. Berapa nilai bantuan stimulan yang sesuai dengan indeks kemahalan harga material di masing-masing kabupaten. ”Ada dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di Kementerian Keuangan yang disebut sebagai dana siap pakai,’’ tambahnya. Dana itulah yang akan digunakan untuk stimulan.(ric/jpg)

Komentar Anda

Baca Juga