Beranda Politik

Dua Jenderal Polisi Jabat PJ Gubernur

BERBAGI
Irjen Martuani Sormin dan Irjen M. Iriawan

JAKARTA–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk dua perwira tinggi (Pati) Polri untuk mengisi keko­songan jabatan gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Su­matera Uta­ra (Sumut). Langkah tersebut dika­renakan adanya keku­rangan pejabat eselon satu yang bisa menjadi penjabat (PJ) Gubernur, saat masa jabatan gubernur terpilih berakhir.

Padahal, belum ada gubernur terpilih baru karena masih proses pemilihan dalam pilkada serentak 2018. Untuk dua pati itu adalah Irjen Martuani Sormin yang akan menjadi PJ Gubernur Sumut dan Irjen M. Iriawan yang bakal menjadi PJ Gubernur Jawa Barat.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Div­humas Polri Kombespol Martinus Sitompul menu­turkan, dalam arahan Wakapolri Komjen Syafruddin saat rapat pim­pinan Polri disebutkan bahwa ada dua pati Polri yang akan diper­caya memim­pin sementara dua provinsi, Jabar dan Sumut. ”Namun, masih harus menunggu surat resminya dari Kementerian Dalam Negeri,” paparnya.

Untuk Jabar, posisi PJ Gubernur rencananya akan dijabat oleh Irjen M Iriawan dan untuk PJ Gubernur Sumut Irjen Martuani Sormin. M Iriawan saat ini menjabat sebagai Asops Kapolri dan Martuani merupakan Kadivpro­pam Polri. ”Ini sama seperti pilkada sebelumnya, Irjen Carlo Brix Tewu menjadi PJ Gubernur Sulawesi Barat. Ini bukan kali pertama,” terangnya.

Kemungkinan besar dua pati Polri itu akan menjabat selama empat bulan hingga lima bulan. Dari berakhirnya masa jabatan gubernur hingga gubernur terpilih yang baru. ”Belum resmi, ya,” ujar mantan Kabidhu­mas Polda Metro Jaya tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, pihaknya meminta bantuan Polri untuk menugaskan beberapa Patinya untuk menjadi PJ Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, jumlah pejabat eselon satu yang ada di Kemendagri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di 17 provinsi.
“Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri,” ujarnya kepada wartawan, kemarin (25/1). Seperti diketahui, Kemendagri hanya memiliki 11 posisi untuk jabatan eselon satu. Itu pun, beberapa di antaranya belum definitif atau ditempati Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen.

Terkait dipilihnya Jabar dan Sumut untuk ditempati PJ dari elemen Polri, Tjahjo menyebutnya sebagai penyesuaian. Menurutnya, tingkat kerawanan di kedua wilayah tersebut relatif tinggi.

Dia menilai, ditunjuknya PJ ataupun PJS gubernur dari ins­tansi Polri ataupun TNI bu­kanlah hal yang salah me­ngi­ngat sudah menjadi praktik yang lumrah. Pada pelak­sanaan Pilkada 2017 lalu, ada dua PJ yang berasal dari aparat. Yakni, Irjen Carlo Tewu di Provinsi Sulawesi Barat dan Mayjen Soedarmo di Provinsi Aceh. “Intinya, pejabat TNI atau Polri yang ber­pangkat may­jen, ese­lon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari ke­jaksaan,” im­buhnya. (far/c4/oni)

Komentar Anda

Baca Juga