Beranda Politik

Rangkap Jabatan, Protes Dua Menteri Golkar

ilustrasi rangkap jabatanJAKARTA–Dua pengurus DPP Partai Golkar yang menduduki posisi menteri, mendapat kritikan dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mempersoalkan komitmen Presiden Joko Widodo dan Partai Golkar yang pernah berjanji tidak menerapkan rangkap jabatan di partai dan kabinet.

Kritikan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/1). PKS menilai ada kontradiksi terkait dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat menteri perindustrian. Ada pula Ketua DPP Idrus Marham yang juga menjabat menteri sosial dengan komitmen politik di masa lalu. ”Mungkin beliau mulai mengubah pendapatnya dulu untuk kemudian mengatakan nggak apa-apa rangkap jabatan,” sindir Hidayat.

Dia juga menyerahkan penilaian situasi itu kepada masyarakat. Namun, Hidayat mengaku khawatir masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Sebab, muncul sikap tidak konsisten terhadap komitmen politik yang sudah dibangun. Ketika itu elite politik yang menjabat menteri diminta mundur dari pengurus harian partai agar bisa berkonsentrasi dalam tugas negara.

”Saya khawatir akan semakin banyak yang golput, mungkin akan makin banyak yang tidak percaya dengan demokrasi, akan memilih jalan anarkistis, dan radikalisme. Itu semuanya harus kita hindari,” kata wakil ketua MPR tersebut.

Sementara itu, Partai Golkar menganggap rangkap jabatan dua pengurusnya tidak akan memengaruhi kinerja sebagai menteri. Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, para kader Golkar selalu berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sebagai menteri meski tetap melaksanakan tugas kepartaian.

”Kita lihat saja Bang Idrus sudah beberapa hari ini ke sana-kemari. Sudah ke Asmat, kemarin ke Palembang, ini hari ke mana lagi, kan sudah berkeliling. Berarti tidak ada yang mengganggu kinerja beliau,” ucap Adies.

Menurut dia, DPP Partai Golkar juga memiliki kader yang siap mendukung kinerja para pengurus partai yang menjadi menteri. Adies menilai hal itu tidak perlu dipersoalkan selama para menteri yang rangkap jabatan menunjukkan kinerja baik. ”Saya pikir ini klir, selama user-nya, yakni Presiden Jokowi, tidak ada masalah dan tidak terganggu oleh hal tersebut,” jelasnya.(bay/c20/oni)

Baca Juga