BOGOR–Kota Bogor termasuk daerah di Jawa Barat dengan penyumbang kerugian negara cukup besar. Jumlah kerugian negara dari Kota Hujan sejak 2015 hingga 2017 mencapai Rp14,3 miliar. Jumlah itu berdasarkan data analisis yang dirangkum Centre for Budget Analysis (CBA).
Menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, dari sembilan kota di Jawa Barat, Kota Bandung berada di urutan nomor wahid dengan potensi kerugian negara tertinggi, yakni mencapai Rp229 miliar. Disusul Kota Sukabumi Rp42,5 miliar, Kota Bekasi Rp29,7 miliar, Kota Cirebon Rp24.2 milar, dan Kota Bogor sebesar Rp14,3 miliar.
”Di Kota Bogor PAD (pendapatan asli daerah) tahun 2016-2017 justru turun. Biasanya meningkat. Silpa juga mengalami peningkatan. Jika 2015 sebesar Rp329,5 miliar, tahun 2017 meningkat menjadi Rp500 miliar,” ujar Uchok dalam dialog interaktif bertajuk Refleksi Awal Tahun di Akhir Kepemimpinan Menunju Kepemimpinan yang Baru, kemarin (23/1).
Menurut dia, tingginya silpa memperlihatkan banyak proyek dan program yang tidak terserap. ”Apakah itu karena pegawainya malas atau tidak mampu mengelola anggaran,” paparnya.
Pengamat politik dari Unida Bogor, Beddy Irawan menjelaskan, pilkada belum melahirkan kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. ”Walaupun ada, tapi di beberapa daerah saja. Ini sudah diakui,” ujar Beddy.
Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa gubernur, wali kota, bupati, bahkan anggota legislatif yang menjadi penghuni Lapas Sukamiskin terkait dugaan keterlibatan mereka dengan kasus rasuah. ”Berdasarkan data, kini sudah ada 3.000 lebih pejabat yang berdiam di Sukamiskin. Mereka ini bukan orang biasa, melainkan orang pintar,” ucap dia.
Dari data emperik pun, sambungnya, proses melahirkan pemimpin yang jujur dan benar di pemilihan legislatif dan pilkada tergolong masih rendah. ”Jadi sistem rekrutmennya (kaderisasi partai politik, red), masih lemah. Masalahnya, persoalan pilkada ini bagaikan semut mendatangi gula! Karena di sana ada pengusaha sampai artis,” tukasnya.(ded/c)
