JAKARTA–Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku sempat terjadi silang pendapat antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan tersebut terkait kebutuhan garam untuk industri nasional.
Hal itu bermula saat pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertanyakan jumlah kebutuhan garam untuk industri. Dalam hal ini, KKP merupakan salah satu pihak yang wajib memberi rekomendasi untuk impor garam.
“Dalam diskusi itu memang jumlahnya berapa, Dirjen KKP nanya jumlahnya berapa? Memang terjadi perbedaan pendapat. Industri keluar dengan angka kebutuhan per industri misalkan 3,7 juta ton per tahun,” kata Darmin di kantornya, kemarin (19/1).
“Dari KKP, berdasarkan rapat mereka dengan BPS itu mengatakan 2,2 juta ton. Kemudian kita tanya, emang tahu industrinya? Lalu mereka bilang, yah ini cuma sampel. Padahal, semuanya ini data industri,” sambungnya.
Setelah didesak-desak, BPS akhirnya mengakui jika kebutuhan impor industri garam adalah 3,7 juta ton. “Mana yang benar? Akhirnya BPS bilang, datanya 3,669 juta ton, ya sama dong,” tuturnya.
Hingga akhirnya, Darmin memutuskan agar KKP memberikan rekomendasi impor sebesar 3,7 juta ton. Namun, impor tersebut akan dilakukan secara bertahap.
“Tapi, KKP tetap meminta rapat sebelumnya 2,2 juta, ya 2,2 juta lah. Saya sebagai yang memimpin menko di bidang ini kemudian melihat, mana yang benar nih? Kita akhirnya memutuskan 3,7 juta ton, tapi kan enggak sekaligus juga, lihat dulu paling kemampuan berapa sebulan,” tandasnya.(ce1/hap/JPC)
