25 radar bogor

Pemkot dan DPRD Harus Satu Suara

BERTAHAP: Program pengaturan ulang rute atau rerouting angkot belum menunjukkan tanda-tanda mengurangi kemacetan di tengah Kota Bogor.

BOGOR–Pro-kontra penanganan masalah transportasi di Kota Bogor, dinilai pengamat transportasi dan tata kota, Yayat Supriyatna, karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Bogor.

“Pemkot belum sosialisasi secara maksimal. Dampaknya, ada gejolak rasa ketidaknyamanan di masyarakat,” kata Yayat kepada Radar Bogor kemarin (18/1).

Jika status jalan milik pemkot, menurut Yayat, tentunya akan menimbulkan kondisi debatable atau belum pasti. Terutama menyangkut kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, sebelum ada pangkalan trayek baru, harus dilakukan dialog dengan warga.

“Artinya, ketika terminal bayangan itu dibuka, siapa yang mengelola, bagaimana kebersihan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Dalam kasus ini, beberapa aspek harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan lokasi. “Jalan keluarnya adalah masyarakat tidak merasa terganggu pelayanan dan terminal bisa maksimal,” katanya.

Terkait pemilihan lokasi tersebut, Yayat mengatakan, akibat sulitnya mencari pilihan lokasi alternatif. Itu menjadi kendala pemerintah ketika rute baru dipertanyakan. Kajian ini juga harus memiliki landasan, di antaranya, apakah terminal itu membantu warga Yasmin atau tidak.

Misalnya, warga Yasmin tidak perlu membawa kendaraan dan membantu warga untuk bepergian atau tidak. “Namun jika ada penolakan, keberadaannya mesti diperhitungkan lagi,” paparnya.

Yayat menjelaskan pandangan konsep transportasi di Kota Bogor sudah memiliki desain transportasi yang cukup baik. Namun, dalam realisasinya, kadang tidak sejalan dan tidak mendapat persetujuan DPRD. “Apakah ada kepentingan politik atau tidak, saya tidak tidak tahu,” katanya.

Yayat menyarankan, pemkot dan DPRD harus bersinergi, terutama dalam mencari jalan keluar permasalahan di Kota Bogor. Bukan sebaliknya malah mencari masalah baru.
Terlebih, perancangan juga melibatkan saran dan pendapat para ahli. Namun jika pemkot dan DPRD tidak satu suara, maka akan percuma.

“Keputusan itu seharusnya sama-sama mempertim­bangkan kepentingan dan masalah yang terjadi. Kalau bertahun-tahun kami memberi saran dan pendapat tapi pemkot dan DPRD tidak satu suara, ya percuma,” tegasnya. (don/c)