JAKARTA–Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas menilai reshuffle Kabinet Kerja Presiden Jokowi lebih condong mengakomodasi tokoh-tokoh militer.
Seperti mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) dan Agum Gumelar yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sangat mungkin Jokowi ingin menjaga hubungan baik dengan militer dan untuk mengantisipasi keamanan.
”Jokowi, kelihatannya, ingin memperkuat barisan militer di lingkungan terdekatnya. Karena kalau kita lihat Wantimpres yang dulunya dari wakil NU di Hasyim Muzadi sekarang Agum Gumelar,” ujar Sirojudin, kemarin (17/1). Apalagi, saat ini Agum juga menjadi ketua umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri).
Tapi, di lain sisi, keputusan Jokowi tersebut terkesan tidak aspiratif dengan tokoh-tokoh NU. Khofifah yang juga menjabat sebagai ketua umum PP Muslimat NU digantikan oleh elite Partai Golkar Idrus Marham.
”Jelas-jelas dia (Idrus) itu elite di tim lawan Jokowi pada 2014. Dia (Idrus) tim inti koalisi merah putih. Jadi secara politik, hemat saya, Jokowi kurang sensitif terhadap warga NU,” ungkap dia. Padahal, selama ini NU melalui kadernya di Ansor atau PKB sangat membantu pemerintah. Misalnya, meredam pergerakan Khilafah Islamiyah dan orang-orang yang ingin mengembalikan piagam Jakarta.
Sirojudin tidak melihat keberadaan para militer tersebut untuk membendung mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang masuk bursa calon presiden dan wakil presiden.
Menurut dia, terlalu jauh bila mengaitkan dengan Jenderal Gatot. Dia lebih melihat tokoh militer yang masuk kabinet itu untuk memperkuat aspek ketahanan nasional dan keamanan agar lebih terjaga. ”Sekaligus tokoh-tokoh itu memiliki akses dan jaringan ke purnawirawan dan militer aktif. Itu bisa memperkuat posisi pemerintah dan keamanan,” ujar dia.(jpg)
