Beranda Metropolis

Usulkan Kenaikan PAD Rp563 Miliar

BERBAGI

BOGOR–Dari tahun ke tahun tren kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor tak lebih dari 12 persen. Namun, tahun ini naik menjadi 15 persen. Sehingga pada 2019 mendatang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mengusulkan kenaikan PAD Kota Bogor menjadi Rp563 miliar.

Kepala Bapenda Kota Bogor Daud Nedo Darenoh mengatakan, naiknya PAD Kota Bogor tahun ini lantaran dipengaruhi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang masuk melalui Bapenda. Selain itu, dari tax amnesty, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan potensi pajak hotel.

“Tahun ini ada kenaikan Rp17 miliar yang meme­ngaruhi pendapatan, berasal dari hotel. Ada tiga potensi baru di hotel meski pengaruhnya tidak terlalu besar,” ujarnya dalam rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Jalan Ir Juanda, Kota Bogor, kemarin (15/1).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat didampingi Kepala Bappeda Kota Bogor Erna Hernawati serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Bapenda.

Ade menjelaskan, rapat terse­but membahas kemam­puan PAD Kota Bogor yang bisa dida­pat pada 2019 men­datang. Sebagai pertimba­ngan sekuat apa kemampuan PAD itu bisa mengakomodasi kegiatan pada 2019.

Terlebih, pada tahun itu akan digelar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), sehingga perhitungan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) berbasis kinerja harus diatur formasi angkanya.

“Kami coba membuat pagu lebih awal sebagai antisipasi pilpres dan pileg di 2019, sebab nanti ada beberapa kegiatan lainnya,” ujar Ade.

Dia mencontohkan, kaitan dengan tunjangan kinerja ada dua hal yang dilihat, yakni nilai jabatan dan kelas jabatan, yang setiap jabatan berbeda-beda. Misalnya, ia sebagai eselon II dan menjabat sekda mendapatkan nilai jabatan 15, sedangkan kadis nilainya 14.

“Nilai ini dilihat sesuai dengan beban kerjanya dan akan menjadi rujukan setelah disetujui Kemen­terian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),” jelasnya.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi menambahkan, saat ini formasi angka untuk tunjangan berbasis kinerja sedang diramu agar menghasilkan nilai yang menjadi formulasi belanja tidak langsung (BTL). “Sampai saat ini masih membuat simulasinya,” imbuhnya.(ran/c)

Komentar Anda

Baca Juga