JAKARTA-Gagal mendapat dukungan dari partainya untuk maju di Pilgub Jatim, mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti buka-bukaan soal adanya permintaan duit miliaran rupiah di Gerindra.
Namun, La Nyalla mengaku kecewa bukan karena batal diusung maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, tapi karena diduga harus menyerahkan uang senilai Rp170 miliar sebagai mahar.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim ini kecewa, karena tidak menyangka sebagai kader masih dimintai menyerahkan uang mahar sebelum rekomendasi ditandatangani.
Kekecewaan berawal setelah La Nyalla mengantongi surat penugasan dari Partai Gerindra untuk melobi partai politik lain, agar bersedia bersama-sama dengan partai pimpinan Prabowo Subianto mengusung La Nyalla maju sebagai bakal calon gubernur.
Mantan ketua Kadin Jatim ini beralasan, di Undang-Undang Pilkada (UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, red), yang mencari partai politik (pendukung, red) itu bukan kandidat, tapi partai politik.
“Saya kemudian menghadap Zul (Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, red). Tapi dipimpong ke Surabaya (DPW PAN Jatim). Nah kemudian saya disalahkan, dinilai tak bisa mencari partai pendukung,” ujar La Nyalla saat menggelar konferensi pers di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
Kekecewaan semakin bertambah, karena kemudian dirinya mengaku dimintai harus menyerahkan uang sebagai mahar. Nilainya juga sangat fantastis, Rp40 miliar.
Sementara, yang diminta lewat Tubagus Daniel Hidayat, yang selama ini telah dianggap sebagai adik dan dipercaya menjadi bendahara tim pemenangan La Nyalla sekitar Rp150-170 miliar.
“Awalnya itu yang ditanyakan uang untuk saksi (saat pemungutan suara Pilgub digelar, red). Saya sudah hitung, 68 ribu TPS x 2 orang tiap TPS x Rp 200 ribu, itu hanya sekitar Rp28 miliar,” kata La Nyalla seperti yang dikutip dari jawapos.com.
La Nyalla juga mengaku uang itu harus diserahkan sebelum 20 Desember, namun dirinya mengaku tak sanggup. “Enggak sanggup saya. Kalau begini, sama saja saya beli rekomendasi, jadi saya kembalikan saja (mandat untuk mencari partai politik pendukung maju di Pilgub Jatim, red),” ujar La Nyalla.
La Nyalla akhirnya berinisiatif mengembalikan mandat yang diberikan Partai Gerindra. Kemudian secara diam-diam melaporkan ke ulama yang ada di Jawa Timur, termasuk pendiri PAN Amien Rais dan Rahmawati Soekarnoputri.
“Saya sampaikan, bukan saya tidak sanggup, cuma tidak mau di depan, mau di belakang. Saya mau selesai dulu urusan saya, baru lanjut, kalau mereka bilang bayar saya bayar. Kalau alasannya uang saksi, oke saya sediakan, tapi kan uang saksi harusnya untuk 2018, waktu itu masih 9 Desember, masih lama,” ucapnya.
Menurut La Nyalla, dia melaporkan ke para ulama, karena sebelumnya merupakan bakal calon yang direkomendasikan Presidium 212, para kiai, habib dan umat Islam di Jawa Timur, untuk diusung koalisi Partai Gerindra, PAN dan PKS.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku memang ada permintaan uang Rp40 miliar, namun itu bukanlah permintaan dari Prabowo Subianto.
“Bukan untuk Pak Prabowo, buat apa Pak Prabowo (minta uang itu),” ujar Fadli Zon seperti dilansir radarmalang.id.
Wakil ketua DPR itu mengungkapkan, adanya permintaan uang Rp40 miliar tersebut juga diperuntukkan untuk pembiayaan uang saksi dan kebutuhan kampanye di Pilgub Jawa Timur.
“Saksi di TPS kan ada transportnya. Karena menyiapkan sekian ribu saksi di setiap TPS, mereka juga harus diberikan juga transportasi, konsumsi,” katanya.
Lebih lanjut diungkapkan Fadli, dirinya juga membantah apabila tidak menyiapkan uang Rp40 miliar tersebut. Maka La Nyalla tidak mendapat rekomendasi untuk dicalonkan di Pilgub Jawa Timur. “Itu hanya salah paham komunikasi saja,” pungkasnya.(jp)
