Beranda Politik

Penentu Kemenangan Pilpres

BERBAGI

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini akan digelar Juni mendatang dengan diikuti 171 daerah. Dari jumlah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakannya.

Nama-nama bakal calon pimpinan daerah pun telah diumumkan sejumlah partai untuk berebut menjadi orang nomor satu di daerah masing-masing yang menggelar pilkada.

Lalu, apakah para kepala daerah yang terpilih nantinya dapat menjadi faktor kemenangan calon presiden dari partai pengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019?

”Diharapkan para kepala daerah yang telah menang akan memiliki kontrak awal, yakni memenangkan calon presiden dari partai yang mendukungnya,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.

Dirinya mencontohkan rumor bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik dukungan dari Deddy Mizwar, karena wakil gubernur Jawa Barat itu telah menandatangani kontrak politik untuk memenangkan calon presiden yang akan diusung Partai Demokrat di 2019. ”Itu salah satu contoh bahwa parpol memang berkeinginan menjadikan para kepala daerah menjadi mesin penentu kemenangan pilpres,’’ ujarnya.

BANGGA: Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Mustafa (depan)-Ahmad Jajuli (belakang) menunggangi gajah saat menuju kantor KPU untuk mendaftar, Senin (8/1). M. Tegar Mujahid

Dia pun mencontohkan sejumlah provinsi, yang gubernurnya mampu memenangi pasangan calon presiden di 2014. ”Saya contohkan, waktu 2014 lalu, Jabar yang dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan dari PKS, berhasil memenangi Prabowo-Hatta Rajasa. Dan di Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP mampu memenangi Jokowi-Jusuf Kalla di pilpres,” ucapnya.

Lalu di Sumatera Barat, kata Pangi, Gubernur Irwan Prayitno dari PKS mampu memenangi Prabowo-Hatta. “Kemudian, di Sumatera Utara, gubernur yang juga diusung oleh PKS, Gatot Pujo Nugroho, mampu memenangi Prabowo,” tambahnya.

Begitu pula dengan adanya koalisi PKS, Gerindra, dan PAN di lima provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatara Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara) kata Pangi, juga sangat mungkin untuk berupaya memenangi capres yang diusung oleh partai-partai tersebut di Pilpres 2019.

Selain lima provinsi itu, tambahnya, ketiga partai ini pun berupaya mematahkan lumbung suara Joko Widodo di Jawa Tengah yang mengajukan calon gubernur Sudirman Said, serta Jawa Timur, yang sebelumnya berupaya memajukan putri dari Gus Dur, Yenny Wahid.

TAWAKKAL/FAJAR/JPG SEMANGAT: Pasangan bakal calon gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Azis Kahar Muzakkar, memperlihatkan salam khas sebelum proses verifikasi berkas berlangsung di KPUD Sulsel, Jl. AP Pettarani Makassar, kemarin.

”Itu pasti sekali. Tiga partai ini ingin kembali mengulang sejarah berkoalisinya mereka di Pilpres 2019. Setelah di Pilpres 2014 lalu gagal memenangi Prabowo-Hatta. Khususnya, mereka ingin memenangi pilgub di empat wilayah Pulau Jawa,” ujarnya.

Lagipula, ucapnya, DKI sudah dimenangkan tiga koalisi partai ini, yakni pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. ’’Maka PAN, PKS, dan Gerindra tinggal membidik Jawa Barat, Tengah, dan Jawa Timur. Dan jika Pulau Jawa dimenangi, peluang memenagi pilpres akan mudah dicapai,” tambahnya.

Pendapat lainnya disampaikan oleh pengamat politik Arif Susanto. Analis politik Exposit Strategic ini menjelaskan, pilkada serentak tahun ini memiliki makna strategis lebih kuat karena hasil kontestasi kekuasaan pada level daerah ini berpengaruh besar terhadap konfigurasi politik nasional, terutama menjelang Pilpres 2019.

AKAD: Syamsuar dan Edy Natar Nasution mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Gubernur Riau 2018 di KPU, kemarin.

Penjajakan koalisi pun, kata dia, cenderung mereplikasi pola koalisi pada level pusat, seperti dilakukan Gerindra, PKS, dan PAN di lima provinsi. “Artinya pula, sedang terjadi rekonfigurasi politik yang mengarah perkubuan diametrikal, serupa menjelang Pilpres 2014 untuk di Pemilu 2019,” ujarnya.

Dia pun menuturkan, jika dikaitkan dengan Pilpres 2019, saat ini tidak ada yang lebih populer dibandingkan Jokowi dan Prabowo. Sementara, jarang terdapat koalisi alternatif yang mampu bersaing dengan koalisi pimpinan PDIP atau Gerindra di berbagai daerah. Hal ini akan membuat Pilkada serentak 2018 terasa beraroma persaingan politik kedua kubu, yang pada level nasional begitu sengit.

Dari sisi jumlah pemilih, pilkada serentak di Pulau Jawa juga akan menjadi pertaruhan penting untuk membaca kecenderungan pemilih pada Pemilu 2019. Terutama untuk memenangi suara Pulau Jawa. ”Total suara pemilih di Jabar (32,8 juta), Jateng (27,4 juta), dan Jatim (30,9 juta) saja setara 47,9 persen suara pemilih nasional pada Pilpres 2014 (190,3 juta). Maka, memenangi Jawa akan memberi tambahan kepercayaan diri untuk memenangi Pemilu 2019,” terangnya.

Jika seluruh pemilih Pilkada serentak 2018 tercatat 158 juta, sementara pada Pemilu 2019 jumlah pemilih diperkirakan 197 juta, artinya, lebih 80 persen calon pemilih pada Pemilu 2019 diperebutkan suaranya dalam pilkada mendatang.(jp)

SERIUS: Bakal calon gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kedua kanan) bersama bakal calon wakil gubernur Musa Rajeckshah menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Sumut, Senin (8/1).

Komentar Anda

Baca Juga