INDUSTRI: Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat. Di sisi lain, Badan Pengusahaan (BP) Batam mewacanakan memberlakukan FTA agar produk industri bisa dipasarkan dalam negeri tanpa dikenakan bea masuk.
JAKARTA–Kawasan industri menjadi magnet bagi investor untuk bertanam modal di tanah air. Tahun ini ada 13 kawasan industri dengan nilai investasi hingga Rp250,7 triliun yang ditargetkan bakal dikembangkan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan melakukan road show kepada investor potensial. Pemerintah juga telah memfasilitasi pembangunan sejumlah kawasan industri terpadu. ”Pembangunan kawasan industri juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam negeri,’’ ujarnya.
Tiga belas kawasan industri (KI) yang dimaksud, di antaranya, KI Morowali di Sulawesi Tengah, KI Sei Mangkei di Sumatera Utara, KI JIIPE di Jawa Timur, KI Kendal di Jawa Tengah, dan kawasan-kawasan industri lain yang tersebar di beberapa wilayah.
’’Pemerintah telah memberikan kemudahan berinvestasi di dalam kawasan industri, antara lain, melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal serta pembentukan satgas untuk penyediaan gas, listrik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain,’’ ujarnya.
Sementara itu, menurut Menperin, proyeksi investasi di sektor manufaktur tahun ini tercatat Rp352 triliun.
’’Dengan adanya investasi di sektor industri, tercipta lapangan kerja baru dan multiplier effect seperti peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa dari ekspor,’’ paparnya.
Kementerian Perindustrian mencatat, ekspor industri pengolahan nonmigas sampai November 2017 mencapai USD 114,67 miliar atau naik 14,25 persen dibandingkan periode yang sama 2016 sekitar USD 100,36 miliar. Ekspor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi hingga 74,51 persen dari total ekspor nasional sampai November 2017 yang mencapai USD 153,90 miliar.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, pemerintah perlu menjamin kenyamanan investasi untuk investor yang baru masuk.
Pemerintah juga tidak boleh terlalu asyik mencari investasi baru tanpa memperhatikan pemodal yang sudah ada di Indonesia. ’’Jadi, jangan terlalu fokus mengundang banyak investor baru, tapi tidak mempertahankan investor yang sudah ada,’’ tutur Faisal.(agf/c15/sof)
