DEKLARASI: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) bersama pasangan bacagub-cawagub dalam acara penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di Jakarta, Kamis (7/1).
JAKARTA–Pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat hampir pasti diikuti empat pasangan calon (paslon). Sebab, PDIP akhirnya memutuskan mengusung kadernya yang kini menjabat wakil Komisi I DPR, Mayjen (pur) Tubagus Hasanuddin. Dia dipasangkan dengan mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan.
Dengan terbentuknya pasangan ini, Pilgub Jabar akan diikuti empat paslon. Tiga paslon lain adalah Sudrajat-Syaikhu, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, keputusan mengusung pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan dipastikan setelah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Di situ, PKB dan PPP sepakat mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum. ’’Kemudian, kami memutuskan mengusung sosok yang juga sudah dikenal kader partai,’’ ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, kemarin (7/1).
Terkait dipilihnya Anton, PDIP memiliki beberapa pertimbangan. Selain putra daerah dan pernah menjadi Kapolda Jabar, Anton dinilai berprestasi. Mengenai banyaknya unsur militer yang diambil, Hasto membantah kaderisasi partainya gagal.
Dibandingkan partai lain, kader yang diajukan partainya relatif lebih banyak. ’’Dari 17 provinsi, kami ada delapan cagub dan wagub kami ada sembilan. Ini kan proses kaderisasi yang berjalan dengan baik,’’ tuturnya.
Sementara itu, Tubagus Hasanuddin mengaku siap dengan apa pun perintah partai. Dia juga akan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Hal yang sama dilakukan wakilnya di instansi kepolisian.
Setelah itu, pihaknya akan menyusun strategi pemenangan. Saat ini, kata TB -sapaannya- pihaknya sepakat untuk tidak menjadikan money politics sebagai strategi pemenangan. ’’Kami akan bergerak mendekati rakyat. Kami tahu seluk-beluk Jabar karena kami putra asli Jabar,’’ tegasnya.
Meski menghadapi persaingan ketat menyusul adanya empat poros, pensiunan TNI-AD tersebut tidak gentar. ’’Bagi prajurit TNI-Polri, tidak ada begituan. Bertempur-bertempur saja,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Anton Charliyan optimistis keributan yang pernah terjadi antara dirinya dan FPI saat masih menjabat Kapolda Jabar tidak akan berdampak pada pilgub.
Dia memastikan tidak ada persoalan antara dirinya dan umat Islam. ’’Saya sendiri masih darah pesantren Suryalaya. Saya tidak ada masalah, justru yang mempermasalahkan itu yang harus dipesantrenkan lagi,’’ tegasnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Centre Reseach & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah partai politik mengusung sejumlah purnawirawan TNI dan Polri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 menunjukkan kegagalan kaderisasi. “Ini membuktikan parpol dan sipil telah gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi kepada pewarta.
Menurutnya, pengusungan figur TNI-Polri menjadi tren di mana parpol mengambil jalan pintas dengan mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik praktis. ”Ini kesannya parpol tidak yakin mengusung calon dari kalangan internal atau kadernya sendiri,” kata dia.
Padahal, salah satu tugas pokok partai politik sesuai UU Parpol adalah melakukan kaderisasi. Selain itu, menurut pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, juga akibat ketidakmampuan otoritas sipil, baik dalam memerintah dan menjalankan roda pemerintahan.
Ambisi TNI dan Polri ikut pilkada semakin kuat belakangan saat parpol abai dalam melakukan kaderisasi dan tak mau repot sehingga mengambil jalan pintas dengan menarik mereka yang sudah kembali ke barak ke arena politik praktis.
Purnawirawan maupun perwira tinggi turun kembali ke politik praktis, lanjut laki-laki jebolan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini, ada fenomena split ticket voting di mana parpol lebih menonjolkan figur dibanding kemampuan yang dimiliki tokoh bersangkutan.
Di sisi lain, ada kader parpol yang punya kemampuan kerja bagus. Namun, karena tidak populer dan mungkin juga tidak mempunyai uang sebagai modal, yang bersangkutan tidak mau mencalonkan dirinya sebagai kandidat.
“Jadi, parpol memang tidak mau repot dengan urusan kaderisasi dan lebih suka mengambil jalan pintas dengan melakukan ‘outsourcing” politik dengan mengusung jenderal TNI-Polri aktif atau purnawirawan daripada para kader yang lahir dari rahim parpol tersebut,” tegasnya.
Dia mengakui, kelebihan pemimpin dari TNI maupun Polri walau sudah purnawirawan adalah soal ketegasan dan disiplin. Namun, ada kelemahan sebab karakter pemimpin dari TNI maupun Polri berkarakter komando.
“Bila dia dipercaya memimpin sipil, muncul bagaimana mereka itu mampu menyesuaikan diri dengan ritme dan tata cara kerja sipil, kepemimpinan dengan garis putus-putus, egaliter dan berbasis konsensus,” katanya.
Pangi menyebut fenomena makin banyaknya jenderal berkompetisi dalam Pilkada 2018 bisa terus terjadi pada 2019. Yakni, jenderal polisi yang mungkin menjadi calon presiden atau setidaknya calon wakil presiden. ”Peluang ini ada,” tuturnya.
Sementara itu, banyaknya kandidat yang bermunculan dari luar kader partai membuat kecewa banyak pihak. Di antaranya; Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsudin Alimsyah.
Ia berpandangan bahwa meskipun mekanisme rekrutmen Kepala Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa kandidat dipilih sebagai demokratis, tapi seharusnya DPP terlebih dahulu melakukan proses penjaringan dari bawah.
Menurutnya, mekanisme rekrutmen partai yang dilakukan selama ini justru dianggap abai pada konstitusinya sendiri. Bahkan, mereka melakukan penetapan kandidat dengan secara tertutup dari publik.
Hal itu juga menurutnya membuktikan bahwa partai politik selama ini kekurangan kader berintegritas. “Padahal kan partai politik itu salah satu fungsinya adalah kaderisasi,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat visi misi dari partai politik dianggap tidak berjalan. Ia mengibaratkan kini partai politik tak lebih seperti kendaraan rental.
Padahal, sudah jelas bagi sosok non partai yang berpotensi diperkenankan untuk mengikuti jalur perseorangan. Namun, hal tersebut menurutnya malah membuat salah kaprah yang semula jalur partai politik non kader untuk mengkaomodir orang-orang potensial.
“Kalau calon perseorangan dibuka tapi ternyata partai politik tidak membutuhkan kader, ironis itu. Harusnya partai politik berbenah diri untuk melakukan kaderisasi,” kata Syam.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai sah-sah saja kini marak kandidat yang bermunculan dari non partai. Asalkan proses penentuannya dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik.
‘’Itu memberikan kesempatan bagi orang yang kompeten di profesinya untuk juga menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,’’ tukasnya.(fik/far/c17/oni/d)
