Beranda Berita Utama

SBY Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

SIKAP POLITIK: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sikap politiknya di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin (5/1).

BOGOR–Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meng­ingat­kan para kader partai untuk siaga di tahun politik ini. Kader wajib menjaga inte­gritas dan kualitas kinerja untuk me­ngawal perhelatan pesta demokrasi daerah, legislatif, hingga kepala negara 2019 mendatang.

”Tahun 2018 ini merupakan tahun penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Banyak agenda penting di tahun politik ini,’’ kata SBY di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin (5/1).

SBY mengatakan, pemilihan kepala daerah, wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, hingga pilpres mendatang bukan urusan elite politik semata. Melainkan juga kepentingan rakyat karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan bangsa.

”Tapi, ini tidak bermaksud menggurui apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah. Khususnya berkaitan dengan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang,’’ ujar Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.

Dalam pidatonya, SBY mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dia menyebut, pemerintahan Jokowi ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat.

”Ingin memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Partai Demokrat juga melihat berbagai hasil dan prestasi yang diraih pemerintah kita,’’ ujarnya.

SBY juga memaparkan lima hal yang menjadi pandangan dan harapannya, sekaligus ajakan sebagai peserta pemilu

Pertama: SBY mengajak seluruh masyarakat menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Secara moral, semua pihak wajib menjaga pesta demokrasi berlangsung jujur, adil, dan demokratis, serta bebas dari kecurangan dan pelanggaran. ”Apalagi yang teramat keterlaluan. Tidak menghalalkan segala cara, apalagi bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu,’’ sebutnya.

Jenderal TNI (Purnawirawan) itu juga berpesan untuk tidak menghancurkan pesaing-pesaing politik dengan kekuatan besar. ”Meskipun persaingan sendiri bisa sangat
berlaku keras, tetapi ingat, selalu ada batasnya,’’ ujarnya.

Penggunaan kekerasan dan kekuatan fisik bukanlah prinsip kompetisi antara saudara. Setelah pemungutan suara dilakukan, semua harus menghormati dan menerima
hasilnya. ”Setiap kandidat dan setiap partai politik, tentulah ingin menang. Tetapi harus siap pula menerima kekalahan,’’ ujarnya.

Seperti yang dialami Partai Demokrat yang dikenal dengan ideologi partai tengah. Demokrat juga pernah menang juga pernah kalah. ”Kalau menang, kami bersyukur
dan tentu senang dengan tetap menjaga perasaan yang kalah. Kalau kalah, menerima secara kesatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang,’’ ujarnya.

Dengan begitu, semua pihak tidak memelihara dan mewariskan dendam serta kebencian kepada penerus-penerus bangsa. Sehingga kondisi seperti itu adalah idealnya
demokrasi yang memperlihatkan indahnya sportivitas dalam kompetisi yang beradab. ”Inilah etika pemilu yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan,’’ cetusnya.

Pandangan kedua: Partai Demokrat berharap panitia penyelenggara pilkada dan pemilu dapat terjaga integritas serta kualitas kinerjanya. Menurutnya, Pilkada 2018
adalah pilkada terbesar atau paling banyak pesertanya, yakni serentak di 171 daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang
turut menyelenggarakan pesta demokrasi.

”Sedangkan Pemilu 2019, adalah pemilihan pertama bagi legislatif maupun presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua
penyelengara pemilu, yakni KPU, Banwaslu, dan DKPP harus merencanakan, mem­persiapkan dan melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan baik,’’ ujarnya.

SBY mengingatkan, di era teknologi digital saat ini, peluang terjadinya kejahatan yang bisa mengagalkan pemilu, misalnya pembobolan dan perusakan sistem
informasi KPU, sangat mungkin terjadi. Potensi ancamannya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah.

”KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi,’’ kata dia.

Dalam praktiknya, kata SBY, sering beredar isu kecurangan dalam perhitungan suara. KPU sering pula dicurigai main mata dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu,
KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam segala kegiatannya. Setiap langkah juga harus bisa diikuti oleh masyarakat luas.

Pada pandangan ketiganya, SBY mengingatkan netralitas negara termasuk badan intelijen negara atau BIN, Polri, kejaksaan dan TNI, mutlak adanya. Negara harus
netral dan tidak boleh berpihak, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan, BUMN, dan BUMD.

”Tidak boleh elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kanditat-kandidat tertentu, baik itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon
presiden dan wakil-wakilnya. Tidak boleh juga memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu, juga partai-partai politik tertentu,’’ ujarnya.

Penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai dipakai untuk kepentingan kanditat dan partai partai politik tertentu. ”Cegah kolusi konspirasi antara elemen negara termasuk BIN, Polri, kejaksaan dan TNI dengan partai politik tertentu! Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi itu merupakan persiapan dari kekuatan politik tertentu,’’ tegasnya.

SBY juga tegas meminta seluruh pihak tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. ”Hati hati dalam berbuat! Jangan dikira pihak lain tidak tahu, jangan
kira masyarakat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi. Personel TNI dan Polri yang ingin maju dalam pilkada dan pemilu ada ketentuan dan aturan mainnya. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergun­jingan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik,’’ tegasnya lagi.

Pandangan keempat: SBY meminta peran pers dan media massa tetap independen, adil, dan konstruktif, demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu.

Terakhir, menurut SBY, rakyat yang berdaulat dan menjadi penentu negara, harus menjamin kemerdekaan dan keamanan ketika akan menjatuhkan pilihannya. Partai
Demokrat menilai rakyat Indonesia semakin matang, tertib serta partisipatif dalam mengikuti pilkada dan pemilu.

”Negara harus berterima kasih. Jangan ada yang melakukan intimidasi kehendak rakyat, ja­ngan ada yang curang dan berani mengubah suara rakyat. Dengan rendah
hati, saya mengingatkan bahwa kita semua bangsa Indo­nesia tengah mengukir sejarah yang baru untuk negerinya,’’ tukasnya.(ded/c)

Baca Juga