Beranda Metropolis

PNS tak Netral Bisa Dipecat

BERBAGI
ilustrasi pns

BOGOR–Aroma politik 2018 rupanya semakin terasa. Setiap nama telah bermunculan di setiap sudut Kota Bogor. Semuanya beragam, ada yang dari pengusaha, politisi, atau juga birokrat.

Untuk menghadapi Pesta Demokrasi nanti, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengingatkan kembali pentingnya netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pilwalkot 2018.

“Sudah kami sampaikan kepada aparatur sipil negara (ASN) tidak ada yang boleh berpihak kepada pasangan calon mana pun. Kami akan ambil sikap jika ada ASN yang terlibat, dengan teguran tertulis, penurunan pangkat hingga pemecatan,” ujar Ade seusai menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Lodaya 2018, di Mako Polresta Bogor Kota, Kedunghalang, kemarin (5/1).

Ade menekankan bahwa netralitas PNS dalam menghadapi Pilkada 2018 sangat penting. Jangan sampai ada PNS yang bermain politik. ”PNS harus tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Dia juga membeberkan biaya pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kota Bogor yang menyedot anggaran Rp14 miliar. Kebutuhan dana tersebut bersumber dari APBD 2018.

“Anggaran Rp14 miliar ini untuk keseluruhan tahapan pilkada yang sudah bergerak sejak September hingga nanti pelantikan,” kata Ade.

Ade berujar, dengan adanya anggaran pengamanan sebesar itu, harus disertai kekompakan dari muspida di setiap tahapan pilkada. Ini juga sebagai jaminan bagi keamanan di Kota Hujan.

Di tempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, apel gelar pasukan dilakukan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana Polri. Agar apa yang direncanakan berjalan optimal demi terciptanya kondisi pemilu yang kondusif. Sedikitnya 1.800 personel Polri dan TNI dikerahkan sejak pra-pilkada hingga pilkada. Termasuk pengawal pribadi bagi masing-masing pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota.

“Kami juga berterima kasih atas anggaran pengamanan pilkada. Suksesnya pilkada serentak diperlukan sinergitas antara Polri, pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.

Dia juga mengultimatum agar selama proses pilkada masyarakat bisa memilah informasi yang diterima. Mulai berita hoax, hate speech, dan black campaign. Apalagi, Polda Jabar saat ini sudah memben­tuk Satgas Siber. “Kami meng­im­bau masyarakat harus dewasa dan cermat mengamati media sosial agar tidak gampang terprovokasi, dan bagi paslon harus mematuhi aturan yang ada,” pungkasnya. (wil/c)

Komentar Anda

Baca Juga