Dibukanya keran lowongan CPNS 2018 dinilai sejumlah kalangan banyak dimanfaatkan para calon kepala daerah petahana.
Mereka ramai-ramai mengusulkan angka CPNS, hingga nyaris tak logis karena tak sesuai dengan kekuatan anggaran daerah. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengimbau masyarakat bijak mengamati fenomena ini.
”Pemilih harus bijak dan cerdas agar tidak mudah terjebak atau terjerumus pada kebijakan populis calon. Pastikan betul apakah kebijakan tersebut konsisten ataukah dilakukan hanya instan/temporer demi kepentingan pemenangan pilkada,’’ ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada Radar Bogor kemarin (3/1).
Untuk diketahui, pemerintah pusat kembali membuka pendaftaran CPNS 2018. Namun, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum bisa memastikan berapa banyak lowongan yang tersedia dan untuk formasi apa saja.
Sebab, Kemenpan-RB masih menunggu data yang disampaikan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Titi, jika petahana memang menjalankan program yang sudah direncanakan dan terprogram sejak lama dan berdasarkan APBD yang disetujui, usulan penambahan CPNS tidak masalah.
Namun, jika hal itu tidak mencerminkan preseden program daerah sebelumnya atau tidak merefleksikan konsistensi kebijakan petahana pada waktu sebelumnya, dan ditengarai sekadar untuk mengejar citra populis jelang pilkada, pengawas pemilihan mestinya bertindak tegas dan proaktif untuk menindaklanjuti.
”Asal tidak mengarah pada menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, tidak masalah,’’ kata dia.
Di bagian lain, pemerintah daerah juga dinilai terlalu memaksakan penambahan PNS karena bisa membuat jebol APBD. Seperti usulan Pemkot Bogor menambah 3.690 PNS baru, membutuhkan Rp15,1 miliar per bulan.
Asumsi itu didapatkan dari hitungan gaji ke-13 tahun 2017 para PNS di Kota Hujan. Pemkot Bogor membutuhkan biaya Rp31,3 miliar untuk jumlah PNS Kota Bogor sebanyak 7.626 pegawai. Hitungan pembayaran gaji ke-13 yang dibayarkan pemkot memang tak jauh berbeda dengan total gaji PNS setiap bulannya.
“Jumlahnya sebesar gaji pokok dan tunjangan-tunjangan bruto,” jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Anggraeni Iswara.
Artinya, bila diasumsikan, Pemkot Bogor mengeluarkan dana sebesar Rp4,1 juta untuk satu pegawai per bulannya. Maka, jika dikalikan dengan pengajuan PNS sebanyak 3.690 pegawai, pemkot membutuhkan biaya tambahan sebesar Rp15,1 miliar per bulannya.
Seolah membenarkan beban anggaran dari penambahan PNS, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Fetty Qondarsyah menyebut jumlah 3.098 PNS yang diusulkan ke Kemen PAN-RB itu masih bersifat sementara.
“Karena cuma usulan. Kami belum dapat informasi kapan pembukaan CPNS-nya. Sementara yang menentukan, ya, pemerintah pusat,” kata Fetty.
Namun, menurutnya, angka 3.690 pegawai saat ini memang masih di bawah kebutuhan PNS Pemkot Bogor yang tercatat mencapai 3.782 orang.
Fetty menjelaskan, hasil rekapitulasi perencanaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan data e-Formasi Pemkot Bogor, jabatan fungsional keahlian menjadi yang paling banyak diusulkan. Yakni, mencapai 1.962 orang.
Sedangkan jabatan fungsional keterampilan sebanyak 362 orang. Selebihnya, yang diusulkan merupakan jabatan administrasi pelaksana 762 orang dan 12 orang pengawas.
“Jabatan fungsional keahlian meliputi tenaga medis, dokter, hingga guru. Jika diakumulasi, kebutuhan tenaga jabatan itu mencapai 5.254 orang. Sementara Pemkot Bogor hanya memiliki 3.376 orang hingga akhir 2017 lalu,” bebernya.
Jabatan-jabatan tersebut, kata Fetty, yang paling banyak diusulkan karena di sektor itulah yang paling banyak kekurangan. Namun tetap saja, jika usulan jabatan tersebut diterima, Pemkot Bogor tetap kekurangan 1.885 orang. “Pemkot terakhir mendapatkan formasi PNS pada 2014. Itu pun hanya 20 orang untuk pelayanan dasar, yakni SD,” terangnya.
Fetty melanjutkan, pengajuan CPNS di 2018 sudah sesuai prosedur yang ditetapkan. Yakni, melewati proses analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
Terhitung sejak 2012, Pemkot Bogor kehilangan 326 PNS, kemudian di 2013 sebanyak 275 PNS, lalu di 2014 ada 167 PNS yang pensiun, meninggal maupun pindah. Jumlah ini meningkat pada 2015, sebanyak 212 PNS, serta pada 2016 menjadi 279. Pada 2017 lalu, Pemkot Bogor bahkan kehilangan 301 PNS.
“Di sisi lain, tidak ada pengangkatan CPNS. Hanya ada di 2012, itu pun 13 orang tenaga medis dan guru. Pada 2014, hanya 70 orang. Tentu jumlahnya tidak sebanding dengan PNS yang pensiun, meninggal maupun pindah,” jelasnya.
Fetty menyebut, jika dibandingkan dengan kondisi PNS Kota Bogor yang kini jumlahnya hanya 7.452. Saat 2012 lalu, per 31 Desember, jumlah PNS Kota Bogor jauh lebih banyak, yakni sebanyak 9.135.
Maka menurutnya, wajar jika kemudian tahun ini Pemkot Bogor mengusulkan 3.098 CPNS, meski pihaknya pesimistis tidak seluruhnya akan diterima oleh Kemenpan-RB.
“Struktur perangkat daerah juga kan berubah, sesuai PP 18/2016. Ada dinas baru, otomatis strukturnya pun berubah dan bertambah. Karena kondisi tuntutan pelayanan masyarakat. Memang awalnya ramping, jadi boros, tapi kan ada aturannya yakni PP 18/2016,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Dadang Irfan mencatat, pada 2017 tenaga PNS yang ada di Kabupaten Bogor sekitar 17 ribu. Padahal, pada 2015 jumlahnya mencapai 21 ribu. “Itu turun karena banyak yang pensiun dan tak ada pengangkatan baru,” ujarnya.
Jika dilihat dari segi kebutuhannya, lanjut Dadang, Kabupaten Bogor membutuhkan sekitar 8.500 tenaga PNS baru yang terdiri atas sekitar enam ribu tenaga guru, sekitar 1.500 tenaga ahli medis, dan sekitar 1.000 untuk tenaga administrasi. “Kebutuhan itu sesuai dengan yang kita usulkan,” tuturnya.
Dia mengaku telah mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar memenuhi permohonannya tersebut. Sebab, menurut informasi yang didapatkannya, pada 2018 ini akan ada penerimaan kembali.
“Mudah-mudahan kalau tidak segitu (8.500), kuota untuk kita bisa lebih besar dari tahun kemarin, terutama untuk tenaga fungsional, guru, dan kesehatan,” pungkasnya.(wil/fik/rp2/d)
