HUKUM: Petugas Avsec Bandara Hang Nadim menggiring pilot Malindo Air Amad Syahman yang positif mengonsumsi sabu, Sabtu (30/12).
JAKARTA-Pengungkapan pilot maskapai Malindo Air yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu, kemarin (30/12), menambah daftar panjang pilot yang terlibat narkoba. Pilot bernama Ahmad Syahman bin Shaharuddin itu bahkan sempat berupaya membuang barang bukti saat diperiksa di Bandara Hang Nadim Batam.
Anggota Ombudsman yang juga pemerhati penerbangan Alvin Lie menuturkan, pendekatan sanksi saja tidak cukup untuk membuat persoalan narkoba di kalangan pilot mereda.
Saat ini pun, dia sedang membahasnya secara khusus dengan kepala Balai Kesehatan Penerbangan. ’’Kita perlu menyelidiki lebih lanjut, apakah ada kondisi di lingkungan kerja pilot yang memicu untuk mencari pelarian ke narkoba atau minuman keras,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Apakah kondisi lingkungan kerja itu mengakibatkan stres pada pilot misalnya, itu harus diperiksa lebih detail. Sebab, akar persoalannya ada di situ. Apakah gaya hidup juga bisa memicu penggunaan narkoba, Alvin tidak memungkiri. Namun, tentu juga ada pemicu mengapa pilot bisa menjalani gaya hidup yang negatif.
Karena itu, selain berbicara dengan balai kesehatan penerbangan, Alvin menyatakan bakal berdiskusi dengan asosiasi pilot maupun para pilot senior.
Akar permasalahan harus segera ditemukan, sehingga ada solusi yang bisa dihasilkan. ’’Kita tidak bisa hanya pendekatan hukum. Nanti dipecat, masuk rehabilitasi, atau bahkan dipenjara, tapi tidak menyelesaikan masalahnya,’’ lanjut Alvin.
Disinggung kemungkinan jam terbang yang terlalu padat sebagai pemicu, Alvin mengatakan tidak menutup kemungkinan. Padatnya jam terbang tidak boleh diabaikan. Terlebih pada peak season seperti saat ini, karena bertepatan dengan momen Natal dan tahun baru.
Sebagai gambaran, beberapa pekan terakhir di Bandara Soekarno-Hatta ada 15-16 antrean pesawat dalam satu waktu. Kemudian, ketika sampai bandara tujuan, masih harus antre lagi sehingga berputar-putar di udara. ’’Nah, itu kan menambah stres juga. Kemungkinan ya,’’ tambahnya. Karena itu, pihaknya harus mencari tahu apa masalahnya sehingga bsia mencari solusinya. Tidak hanya sekadar menyalahkan.
Belum lama ini, Jawa Pos (Grup Radar Bogor) juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Bambang Adisurya Angkasa. Wawancara membahas secara khusus mengenai banyaknya kejadian pilot yang tertangkap menggunakan narkotika. Menurut Bambang, kejadian yang bukan kali pertama itu bukan hanya soal beban kerja yang berat. Namun, pengawasan pemerintah yang dinilai lemah.
Bambang membenarkan jika tekanan kerja seorang pilot cukup tinggi. Seorang pilot, sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia, dalam seminggu diberikan waktu maksimal terbang sejumlah 30 jam. Untuk satu bulan, tidak boleh lebih dari 110 jam.
Sedangkan satu tahun jumlah toleransi maksimal terbang tidak lebih dari 1.050 jam. ”Namun, namanya maling tidak ada yang mengaku,” jawab pria 42 tahun itu ketika ditanya apakah ada pelanggaran jam terbang.
Kalau pun tidak melanggar, menurut Bambang masih ada hal yang terlewatkan. ”Apakah regulator (Kemenhub, red) mengawasi sampai detail?” katanya.
Yang dimaksud Bambang adalah terkait jumlah jam terbang selama satu tahun. Jika perbulan tak lebih 110 jam terbang, namun jika rutin dilakukan hingga satu tahun atau 12 bulan, maka jumlah jam terbang per tahun akan melebihi batas. ”Coba perhatikan kenapa kejadian seperti itu (penangkapan narkotika) sering terjadi di Desember?” imbuhnya.
Jika memang pilot mengalami kelebihan jam terbang, menurut Capten pesawat Boeing 777-300ER bisa menyebabkan fatigue atau kelelahan melebihi batas normal.
Bisanya fatigue menyerang psikis dan tidak disadari oleh yang bersangkutan. Walaupun demikian Bambang membantah jika kelelahan tersebut menyebabkan pilot menggunakan narkotika. ”Namun tidak dimungkiri jika seseorang mengalami masalah ditambah beban pekerjaan yang cukup berat akan beralih ke hal negatif,” ucapnya.
Pengawasan pemerintah ini berperan penting dalam mengeliminasi perilaku negatif pilot yang akhirnya memengaruhi keselamatan penerbangan. Namun menurut Bambang, pengawasan tersebut belum dilakukan dengan baik. ”Itu tidak perlu saya jelaskan. Masyarakat umum sudah bisa membaca sendiri. Kejadian ini bisa menjadi referensi pengawasannya bagaimana?” ucapnya.
Dia mengatakan jika pemerintah harus konsisten melakukan random drug and alcohol test. Tidak hanya dilakukan secara sendiri-sendiri namun harus bekerja sama dengan BNN dan organisasi profesi. ”Random test ini dilakukan terus. Misal saat libur, diambil 10 orang dari masing-masing maskapai lalu dites,” ungkapnya.
Apabila ditemukan indikasi penggunaan narkotika, menurutnya pilot itu harus membuat pakta integritas. Kalau yang bersangkutan ternyata mengulang maka dilakukan tindakan tegas. ”Atau temuannya sedang masa tugas harus ditindak tegas juga,” ungkapnya.
”Kalau selama ini belum sesuai, sekarang random tesnya itu berupa sidak yang dilakukan BNN kerja sama dengan polisi,” beber Bambang. Cara itu dianggap bisa memberikan dampak negatif seperti mencermarkan nama maskapai.
Terpisah, Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait menyebutkan bahwa pihaknya secara tegas memberlakukan larangan penggunaan narkoba di perusahaannya. ”Dari undang-undang kita saja sudah jelas melarang,” tegas Edward.(byu/lyn/agf)
