BOGOR – Ketika masyarakat mengeluh masalah kemacetan, kemiskinan, dan minimnya infrastruktur, Pemkot Bogor justru membiarkan saja duit ratusan miliar tidak terpakai. Jumlahnya pun tak kecil, yakni sekitar Rp886 miliar. Duit sebanyak itu merupakan dana APBD Perubahan 2017 yang belum terserap. Padahal, limit pencairan anggaran tersebut akan berakhir besok (29/12).
Berdasarkan data yang dirangkum Radar Bogor, dari total APBD-P 2017 sebanyak Rp2,587 triliun, baru terserap Rp1,70 triliun atau 69,69 persen per November. Menurut Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (Adalbang) Setda Kota Bogor, Rahmat Hidayat, anggaran yang terserap itu telah terkoreksi dengan total belanja setelah APBD-P 2017. “Angka ini masih bisa berubah, karena belum semua SKPD melaporkan realisasi serapan anggarannya,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Dia menargetkan, hingga tutup buku 2017, anggaran sudah harus bisa terserap hingga 90 persen. Sejauh ini, SKPD dengan serapan terendah lagi-lagi masih dipegang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dari anggaran belanja Rp266 miliar, baru terserap Rp130 miliar atau 48,8 persen. Menyusul Dinas Perhubungan yang memiliki anggaran Rp64 miliar, tetapi baru terserap Rp38 miliar atau 58,8 persen. “Kami masih berharap update serapan anggaran bisa maksimal hingga besok (29/12),” bebernya.
Dia menilai, rendahnya serapan anggaran tidak melulu berkaitan dengan realisasi pekerjaan fisik di lapangan. Sebab, terkadang pihak ketiga atau pemborong baru mengajukan permohonan pencairan dana saat pekerjaan telah selesai. “Tapi, kami sudah warning ke pengusaha untuk mencairkan dana minggu ini. Sesegera mungkin jika pekerjaan telah selesai. Hari terakhir pencairan itu 29 Desember,” tegas Rahmat.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi menuturkan, target belanja daerah dari komponen belanja langsung, adalah yang paling rentan tidak tercapai realisasinya. “Kalau tidak terserap, risikonya ya Silpa makin tinggi,” kata Lia.
Menurut Lia, dalam APBD-P 2017, Pemkot Bogor menaikkan target belanja daerah dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Terdiri atas belanja langsung Rp1,4 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,1 triliun. “Tapi kebanyakan, belanja yang naik itu bukan pekerjaan jasa konstruksi yang butuh lelang dengan proses yang panjang, melainkan proyek penunjukan-penunjukan langsung saja,” ungkap Lia.
Menurutnya, sebelum mengejar realisasi penyerapan anggaran dalam APBD Perubahan, pemkot juga masih harus berkutat dengan lambannya penyerapan dalam APBD 2017 murni. BPKAD mencatat, komponen belanja tidak langsung (gaji pegawai) mendominasi realisasi dengan kisaran Rp823 miliar dari alokasi Rp1,115 triliun atau 72,61 persen. Sedangkan, belanja langsung terserap 63,62 persen dari alokasi Rp1,27 triliun.
“Artinya, masih ada sekitar Rp700 miliar-Rp800 miliar uang rakyat mengendap di kas daerah,” bebernya.
Lebih lanjut Lia mengatakan, serapan belanja langsung yang masih rendah jelang tutup tahun disebabkan penyedia jasa konstruksi yang tidak mengambil uang termin berdasarkan realisasi pekerjaannya di lapangan. “Cenderung memang pas detik-detik akhir baru mencairkan setelah pekerjaan mereka di lapangan selesai,” pungkasnya. (wil/c)
