Beranda Metropolis

Rapor Merah Pendidikan Bogor, Pungli dan Jual Beli LKS Marak

BOGOR–Hasil evaluasi Dewan Pendidikan Kota Bogor terhadap kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sepanjang tahun 2017 cukup mencengangkan. Ada sebelas ”nilai merah” yang diberikan kepada disdik. Di antaranya, masih tingginya tingkat kekerasan pelajar dan kenakalan remaja, pungutan liar (pungli), dan tingkat kesejahteraan guru yang masih belum merata.

“Masalah lainnya juga adalah kondisi fisik sekolah yang rusak, adanya jual beli lembar kerja siswa (LKS), alur komunikasi orang tua, sistem pengelolaan delapan standar, dan kesenja­ngan mutu antar­lembaga,” papar Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Apendi Arsyad, dalam kegiatan refleksi akhir tahun yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Kota Bogor, Selasa (19/12).

Apendi juga menyoroti masalah pungli di sekolah yang masih saja terjadi. Karena itu, dia mendorong ada upaya dari disdik agar permasalahan yang terjadi di tahun ini bisa diatasi di tahun mendatang. “Selain pungli, masalah penyebaran LKS serta kedisiplinan kelembagaan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Menanggapi itu, Kepala Disdik Kota Bogor Fahruddin mengatakan, pada tahun depan pihaknya sudah menyiapkan dana sebesar Rp3 miliar untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.

“Proyeksi disdik tahun depan tetap akan mengacu kepada pemenuhan delapan standar pendidikan. Tapi, kami menambahkan pembinaan karakteristik, teknis penguatan sumbangan sosialisasi kepada komite, hingga penanganan kenakalan pelajar,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan honor untuk guru memang sangat dilematis. Sebab, juga berhubu­ngan dengan iuran komite dan orang tua murid yang saat ini mudah memicu kontroversi. “Sehingga, masalah pendidikan sangat sulit jika semua stakeholder tidak saling membantu,” tegas Fahmi, sapaan akrabnya.

Terkait infrastruktur sekolah hingga saat ini, Kota Bogor masih memerlukan 900 ruang kelas baru (RKB). Keterbatasan anggaran, kata dia, membuat pembangunan RKB harus dicicil setiap tahun. Hal itu membuat penerapan sistem full day school yang dipelopori Kementerian Pendidikan Nasional sulit diterapkan di Kota Bogor secara menyeluruh.

Sebab, masih ada beberapa sekolah yang menerapkan tiga shift dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). “Makanya, saat pemerintah ingin melaksanakan full day school, kami menanggapinya sambil senyum tapi bingung. Bagaimana bisa kalau kita saja saat ini masih kekurangan RKB, dan masih ada sekolah di tengah kota yang menerapkan tiga shift,” bebernya.

Beberapa sekolah yang memberlakukan tiga shift memang tidak semua yang kekurangan RKB. Ada yang memang sedang melakukan revitalisasi dan lain sebagainya.

Kendalanya, kata Fahmi, yakni tidak adanya lahan membuat pembangunan RKB lebih mahal karena harus membuat sekolah dibangun vertikal atau bertingkat. “Tahun ini saja dana sebesar Rp26,625 miliar yang dianggarkan tidak cukup untuk membangun RKB, karena hanya untuk merevitalisasi, merehab dan merestorasi puluhan sekolah rusak,” pungkasnya. (ran/c)

Baca Juga