JAKARTA–Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta warga menggunakan masker demi mencegah penyebaran virus difteri. Kewaspadaan ini juga harus dilakukan warga saat berlibur karena rawan penyebaran difteri.
”Kalau ada yang suspect, saya usul pakai masker,” kata Nila Moeloek kepada wartawan setelah mengikuti rapat di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Senin (18/12).
Nila menjelaskan difteri menyebar lewat percikan ludah, bukan udara. Karena itu, warga perlu menggunakan masker. Pemerintah juga telah menetapkan outbreak response immunization (ORI) atau vaksinasi massal difteri di tiga provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kalangan profesi dokter menyebut kejadian luar biasa (KLB) terjadi di 28 provinsi.
Kalangan dokter meminta pemerintah memperluas pemberlakuan ORI secepatnya. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) Dr dr Aman B Pulungan Sp.A(K) menuturkan, data KLB difteri yang terdapat di 28 provinsi dikumpulkan dari kalangan dokter di daerah-daerah. Namun, dia tidak bisa menyebutkan dengan detail provinsi-provinsi itu.
’’KLB di 28 provinsi ini tertinggi di dunia. Ini rekor,’’ jelasnya di kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) kemarin. Kasus KLB difteri di Rusia, India, Brasil, atau Afrika Selatan hanya terjadi di beberapa provinsi.
Menurut Aman, kebijakan ORI vaksin difteri segera diperluas untuk mencegah potensi penularan yang lebih besar. Apalagi saat ini bertepatan dengan musim libur sekolah.
Biasanya terjadi mobilitas keluarga yang tinggi untuk mengisi liburan. Sehingga risiko terjadi penularan difteri semakin besar. ’’Tidak adil hanya tiga provinsi yang ditetapkan daerah ORI,’’ katanya.
Aman menjelaskan, masih munculnya KLB difteri dipicu pemberian vaksin yang tidak merata. Selain itu, ada keluarga yang merasa vaksin difterinya sudah penuh, ternyata tidak alias bolong-bolong. Dia menuturkan bahwa pemerintah harus memastikan kecukupan vaksin difteri.
Dia mencontohkan, untuk pemberian vaksin MR di Jawa saja membutuhkan 50 juta dosis. Sedangkan untuk menjalankan ORI vaksin difteri di 28 provinsi, membutuhkan vaksin lebih banyak lagi. Kalau produksi vaksin difteri dalam negeri tidak cukup, pemerintah tidak ada salahnya untuk impor.
Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Vaksin Imunisasi IDAI Dr dr Sudjatmiko Sp.A (K) mengatakan, sampai saat ini ada hampir 40 anak yang meninggal karena difteri. Kemudian ada sekitar 700 anak lainnya yang dirawat karena saluran pernapasannya tersumbat. ’’Bayangkan kalau itu anak kita. Cucu kita. Atau keponakan kita,’’ jelasnya.
Sudjatmiko mengatakan, tiga perempat dari kasus kematian serangan difteri dipicu karena anaknya tidak pernah diimunisasi DPT. Sebagai penanggulangan serangan difteri, dia mengatakan anak atau orang dewasa yang positif atau diduga difteri secepatnya dilarikan ke rumah sakit. Kemudian segera dirawat secara intensif.
Strategi berikutnya adalah bersifat pencegahan. Yakni, disiplin memberikan vaksin difteri sebanyak tiga kali untuk anak usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian satu kali di usia 2 tahun serta satu kali vaksin DPT di usia 5 tahun.
Lalu di usia sekolah juga diberikan kembali vaksin difteri. ’’Jadi, mulai lahir sampai lulus SD itu mendapatkan tujuh sampai delapan kali vaksin difteri,’’ jelasnya.
Ketua Umum PB IDI Prof Dr I Oetama Marsis Sp.OG mengatakan, munculnya KLB difteri sangat disayangkan. Dia mengatakan fenomena ini di antaranya dipicu puskesmas yang lupa atau kurang memperhatikan urusan preventif. Dia memahami kondisi ini, karena tugas puskesmas untuk kuratif atau pengobatan sudah cukup banyak.
Marsis mengatakan, jika dalam sepuluh tahun terakhir puskesmas seluruh Indonesia memperkuat aspek preventif, KLB difteri saat ini bisa dicegah. Dia berharap target vaksin difteri di wilayah yang ditetapkan ORI bisa mencapai 100 persen.
Dia menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait tuntutan supaya jangkauan ORI vaksin difteri diperluas. Dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum ada komentar terkait permintaan perluasan status ORI vaksin difteri dari kalangan dokter itu. (wan)
