BOGOR–Indonesia bereaksi keras atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang penetapan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (7/12) mengeluarkan pernyataan keras atas klaim sepihak itu.
Pernyataan Trump merupakan pelanggaran berat atas berbagai kesepakatan internasional yang telah dicapai untuk mendamaikan Palestina dan Israel. ’’Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel,’’ ucap Presiden di Istana Bogor kemarin (7/12).
Indonesia meminta Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Sebab, dampaknya akan sangat besar. Menurut Jokowi, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana AS menjadi anggota tetapnya. ’’Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,’’ lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden menegaskan, dia dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak negara tersebut. Itu sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dan Indonesia akan konsisten atas sikap tersebut.
Dalam beberapa hari ke depan, Indonesia akan terus berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk merespons klaim Trump. ’’OKI agar segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, dan saya meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat,’’ ucap Presiden.
Dia sudah menghubungi para pemimpin negara anggota OKI dan mendesak agar segera diadakan sidang. Sejak awal, tujuan dibentuknya OKI adalah untuk melindungi Palestina dan merespons serangan Israel terhadap Masjidil Aqsa. OKI harus merespons secara serius pernyataan Trump tersebut.
”Kalau OKI memutuskan bersidang, saya akan datang langsung di sidang itu,’’ tegas Jokowi. Bila tidak ada perubahan, rencananya sidang digelar 13 Desember di Istanbul, Turki. Tanggal tersebut didapat dari hasil komunikasi Indonesia dengan negara-negara anggota OKI.
Disinggung pengaruh pernyaaan Trump terhadap hubungan Indonesia dengan AS, Jokowi belum bisa memastikan. Yang jelas, dia telah memerintahkan Menlu Retno Marsudi agar memanggil dubes AS untuk Indonesia. Dia ingin sikap Indonesia itu disampaikan langsung kepada pemerintah AS.
Bagaimana dengan kemungkinan menghubungi Trump secara langsung? Presiden menyatakan belum saatnya. ’’Nanti setelah sidang OKI. Yang paling penting sidang OKI dulu,’’ tambahnya dengan raut wajah kecewa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, tindakan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan memanaskan bukan hanya kondisi di Timur Tengah, melainkan juga di negara-negara lain termasuk Indonesia.
”Di negeri kita bisa saja macam-macam lagi demo, kedutaan AS, atau negara lain akan terjadi dan itu sudah diperingatkan,” ujar JK usai membuka Forum Demokrasi Bali, di Bumi Serpong Damai, kemarin (7/12).
Indonesia akan menggunakan seluruh jalur yang dimiliki untuk menekan Amerika Serikat melalui OKI dan PBB. Dia menyebutkan langkah politik tersebut tentu sedikit banyak akan berpengaruh. Meskipun tidak secara langsung. Tapi, pemerintah Indonesia masih belum berani mengambil langkah sampai pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.
”Belum dipikirkan (pemutusan hubungan diplomatik, red),” imbuh ketua umum Dewan Masjid Indonesia itu. Pada saat pidato pembukaan di Forum Demokrasi Bali, JK memang menyindir kebijakan Amerika Serikat yang dianggap menjadikan demokrasi sebagai tujuan.
Bukan sebagai jalan untuk memakmurkan rakyat. Dia mencontohkan serangan AS terhadap Irak dianggap sebagai contoh praktik upaya negara paman sam itu dalam membangun negara demokratis. ”AS menyerang Irak tanpa alasan yang jelas, akibatnya Irak hancur lebur. Jauh lebih makmur waktu Saddam (Saddam Hussein, red),” ungkap dia. Meskipun JK juga mengkritik cara Saddam memerintah Irak.
Di Tangerang, 10th Bali Democracy Forum (BDF) jadi ajang bagi Indonesia dan negara-negara peserta untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Pada pidato pembukaan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan sikap Indonesia mengutuk kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
”Demokrasi artinya bisa menghargai hukum internasional. Pengakuan tersebut tidak menghargai resolusi Dewan Keamanan PBB,” tutur Retno tegas saat membuka 10th BDF di Tangerang, kemarin.
Sebagai bentuk dukungan untuk rakyat Palestina, Retno juga dengan bangga mengenakan scarf Palestina. Retno mengatakan, scarf tersebut dibuat oleh para janda yang tinggal di Jalur Gaza. Para janda yang menjadi saksi ketidakadilan yang terjadi di sana. ”Maknanya sangat mendalam. Touchy. (Saya mengenakan) ini bukan semata komitmen pemerintah untuk mendukung Palestina. Tapi juga bentuk dukungan dari masyarakat Indonesia,” terangnya.
Pernyataan Presiden Trump mendapat kecaman dari berbagai pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun mengatakan, pengakuan Trump tersebut telah melukai rakyat Palestina. Dia mengatakan, tidak akan ada yang bisa menerima Yerusalem sebagai milik Israel. Apalagi menjadi ibu kota Israel.
”Kami mengutuk dan menolak keputusan seperti itu. Trump tidak mengerti situasi yang kami hadapi. Dia juga tidak mau mendengar,” tutur Alshun kepada wartawan.
Alshun mengatakan, Trump boleh berbicara apa saja. Namun, Palestina tidak akan menanggapinya. Menurut Alshun, Yerusalem adalah milik seluruh umat Islam, Kristiani, dan Yahudi. ”Dan Yerusalem tetap menjadi ibu kota Palestina,” tegas Alshun.
Alshun meminta dunia internasional untuk terus mendukung Palestina meraih hak kemerdekaan secara penuh. Termasuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. ”Kami akan menggelar pertemuan tingkat tinggi terkait hal ini. Liga Arab juga akan segera mendiskusikan keputusan Trump tersebut. Kami meminta komunitas internasional untuk memutuskan ini,” kata Alshun.
Alshun menuturkan, keputusan yang dibuat Trump tidak akan bisa diterima karena telah melanggar hukum dan regulasi internasional. Secara personal, Alshun merasakan kesedihan yang mendalam. Menurutnya, pengakuan tersebut merupakan hal yang tidak adil bagi rakyat Palestina.”Bagaimana bisa ini terjadi? Kami berjuang bersama AS. Tapi sekarang AS malah mengganggu proses perdamaian,” ungkap dia.
Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan yang hadir memenuhi panggilan Menlu Retno memastikan bahwa langkah yang diambil AS adalah untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Bukan sebaliknya. AS, kata Donovan, tetap berkomitmen untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng antara rakyat Palestina dan Israel.
”Termasuk mendukung solusi dua negara bila disetujui oleh kedua pihak,” ungkap Donovan. Pada kesempatan itu juga, Donovan menyampaikan klarifikasi mengenai statement yang dirilisnya di laman resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia.
Pada laman tersebut dikatakan bahwa pihak AS, dalam hal ini Kedutaan Besar, sudah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk Indonesia, sebelum mengambil keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
”Menlu Retno tidak mengetahui keputusan Presiden Trump sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Menlu Retno mendorong agar AS tidak mengambil langkah ini,” ungkap Donovan.
Sementara itu, NU juga bereaksi keras terhadap pernyataan Trump.
Dalam pernyataan sikapnya kemarin, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa pengingkaran terhadap kedaulatan Palestina adalah pelanggaran terhadap HAM dan keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB. “Tindakan presiden AS akan mengacaukan dan merusak perdamaian dunia,” katanya.
Helmy mengatakan, PBNU akan segera membentuk dan mengirimkan tim perwakilan untuk meminta audiensi khusus dengan Duta Besar AS hari ini. Helmy juga menyebut bahwa Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga sudah berkomunikasi intens dengan para tokoh agama, dan pimpinan organisasi Islam di berbagai negara. “Kami minta OKI untuk mengorganisir anggotanya untuk secara intensif mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.(byu/jun/and/tau)
