JAKARTA-Idrus Marham dan Airlangga Hartanto adalah dua nama calon ketua umum Partai Golkar yang santer dibicarakan. Keduanya dinilai sama kuat dan berpeluang besar memimpin partai beringin pasca ”jatuhnya” era Setya Novanto. ”Dua nama ini yang menguat,’’ ujar Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid.
Idrus dan Airlangga bukan nama baru dalam bursa pertarungan calon ketua umum Golkar. Dalam Munaslub 2016, ketika terjadi dualisme Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, mereka pernah mencalonkan diri menjadi ketua umum. Ketika itu, Idrus mundur sebelum dilakukan voting.
Sedangkan Airlangga tetap maju namun kalah karena hanya mendapat 14 dari 554 suara. Ketika itu Setya menang mutlak dengan meraup 277 suara. Beberapa politikus Golkar menyebut Idrus dan Airlangga mulai bergerilya mencari dukungan ke para pengurus daerah.
”Ketua Forum Silaturahmi DPD Golkar Ridwan Bae mulai mengumpulkan pimpinan daerah dan memetakan dukungan,” ujar seorang politikus senior Golkar. Adapun Ridwan menampik jika dikatakan mengumpulkan para DPD. ”Kami menunggu praperadilan,” ujarnya.
Tak hanya di internal partai, kedua kandidat ini mengaku sudah meminta restu langsung ke Presiden Joko Widodo. Idrus mengklaim dirinya sudah mendapat restu Jokowi menjadi ketua umum bila musyawarah nasional luar biasa (munaslub) diadakan. “Saya kan juga sudah ketemu Pak Jokowi,” kata Idrus,Rabu (29/11).
Idrus mengatakan, Jokowi menyampaikan harapan agar Partai Golkar semakin maju, karena telah mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. “Saya hormat pada Jokowi karena selama ini sudah punya komitmen,” ucap Idrus.
Sementara itu, Airlangga juga mengaku sudah meminta restu dan izin kepada Presiden Jokowi untuk maju pada pemilihan ketum Golkar. Sebagai menteri perindustrian di Kabinet Kerja II, ia merasa perlu meminta izin kepada presiden terkait rencananya tersebut. ”Saya selaku menteri kan anak buahnya Pak Jokowi. Saya minta izin untuk kontestasi itu,” ujar Airlangga Rabu (29/11).
Ia menjelaskan, terkait pemilihan ketua umum Golkar, presiden tak ada campur tangan dalam hal ini. Ia mengatakan bahwa hak pemilihan berada di tataran DPD tingakat 1 dan DPD tingkat 2.
Ketika ditanya apakah Airlangga akan mundur dari jabatan menteri perindustrian ketika akan maju menjadi calon ketua umum Golkar, Airlangga tak banyak bicara. Namun, ia hanya mengisyaratkan dirinya akan melihat bagaimana kondisi ke depan terkait hal ini. ”Yang penting terpilih dulu jadi ketum Golkar,” ujar Airlangga.
Apa kata Presiden Jokowi soal ini? Jokowi menyebut, permintaan restu adalah hal biasa dilak ukan seorang menteri ke pada presiden. “Ya kalau sebagai menteri, ya, mesti toh mau memiliki keinginan, me nyampaikan, biasa,” kata Jokowi di sela-sela HUT ke-46 Korpri di Lapangan Tugu Monas, Jakarta Pusat, Rabu (29/12). Namun Jokowi juga tak menjelaskan apakah dirinya memberi restu atau tidak.(ric/net)
