BOGOR–Pemkot Bogor tengah sibuk mengakselerasikan percepatan pembangunannya di bidang infrastruktur. Hasilnya terbilang lumayan. Dari 200 paket proyek pembangunan di tahun ini, hanya delapan yang gagal dilelang.
Perlu diketahui, di tahun ini, nilai total 200 paket pekerjaan yang dilelangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bagian Pengadaan Barang Setda Kota Bogor mencapai Rp287,8 miliar. Sejauh ini, sebanyak 173 paket telah selesai dilelangkan.
Ketatnya pertarungan harga pada proses lelang, membuahkan hasil positif berupa efisiensi pekerjaan yang mencapai Rp15,9 miliar, atau 10 persen dari nilai keseluruhan paket.
“Efisiensi itu akan dikembalikan ke kas daerah sebagai Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) positif,” jelas Sekda Kota Bogor, Ade Sarif Hidayat kepada wartawan koran ini.
Kendati demikian, proses lelang yang digawangi Rahmat Hidayat cs bukan tanpa catatan. Delapan paket yang gagal lelang tahun ini terbilang paket-paket ‘gemuk’. Alias bernilai pekerjaan tinggi. Ade menegaskan, alasan gagal lelang delapan paket tersebut masih pada tataran elementer, karena para peserta tidak memenuhi kriteria. Salah satunya soal administratif.
Persoalan lainnya, sambung Ade, para peserta lelang yang mendaftar lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tak lolos evaluasi teknis. “Karena kami sebagai penyelenggara lelang juga. Harus hati-hati. Kalau memang tidak layak, ya tidak dimenangkan,” sambungnya.
Delapan proyek yang gagal lelang dan batal dikerjakan tahun ini, antara lain, pembangunan Blok 3 tahap II RSUD Kota Bogor senilai Rp72,7 miliar; revitalisasi SDN Cibeureum 2 Rp1 miliar; pemasangan pagar seputar Kebun Raya Bogor Rp702,7 juta; pemagaran Gedung Utara Shelter TK Motekar Rp600 juta; pembangunan septic tank individu Rp772 juta; optimalisasi infrastruktur air minum di Kecamatan Tanahsareal dan Bogor Utara Rp429 juta; pembangunan Masjid Agung Bogor Rp48,8 miliar; serta pengadaan konsultan/penasihat investasi daerah Rp350 juta.
Jika ditotalkan, paket proyek yang mengalami gagal lelang senilai Rp125,5 miliar. “Khusus yang Masjid Agung, itu pagu awal, tapi kemudian diturunkan menjadi Rp14,6 miliar dan gagal lelang juga. Kemudian dilelang ulang dengan nilai Rp3,7 miliar dan gagal lelang juga,” tambah Kepala ULP Kota Bogor, Rahmat Hidayat.
Serangkaian gagal lelang yang terjadi tahun ini, tegas Rahmat, bakal dijadikan pembelajaran penting untuk melangkah ke 2018. Salah satu program evaluasi yang akan dilaksanakan ULP tahun depan ialah memberlakukan lelang pra-Dipa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberan tasan Korupsi (RADPPK) yang digaungkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Intinya, kami mendorong perangkat daerah di Kota Bogor mulai tahun ini meng-input RUP 2018 dari sekarang,” ujar Rahmat. Hanya saja, di Kota Bogor terkendala pembahasan APBD 2018 yang hingga kini masih dalam pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
Alhasil, belum ada rencana kerja anggaran (RKA) yang bisa diumumkan. Namun, hal itu bisa disiasati dengan lelang pra-Dipa lebih awal. Kegiatan tersebut, menurutnya, bisa dilakukan berdasarkan Rangkaian APBD (RAPBD).
“Tujuan kita mendorong teman-teman SKPD untuk lelang pra-Dipa. Lelang ini dimungkinkan. Tapi, di Kota Bogor belum pernah dicoba. Lelang ini akan membantu pekerjaan yang harus dimulai pada Januari,” terangnya.
Melalui lelang pra-Dipa, pengadaan ataupun proses tender bisa dilalui lebih cepat. Seperti halnya pembayaran tenaga outsourcing kebersihan. Mereka harus sudah melakukan pelayanan sejak Januari, sehingga lelangnya harus dilakukan antara November dan Desember tahun sebelumnya.
“Kemudian pekerjaanpekerjaan konstruksi yang nilainya besar. Kami mendorong lelang manajemen konstruksi dimulai di November atau Desember. Sehingga, Januari sudah kontrak, dan diharapkan lelang konstruksi sudah bisa dimulai Februari,” kata Rahmat. Ia berharap, dengan lelang pra-Dipa bisa memperbaiki sistem pengadaan di Kota Bogor.
Sehingga, kejadian-kejadian gagal lelang yang terjadi pada tahun ini bisa diantisipasi di tahun mendatang. “Karena tahun ini saja kita baru ngisi RUP itu pada Maret. Padahal seharusnya, itu sudah selesai di Desember tahun sebelumnya,” tandasnya.(rp1/c)
