CIBINONG-Kekuatan koalisi baru muncul jelang Pilbup Bogor 2018. Partai NasDem, Demokrat, Hanura, dan PDI Perjuangan mulai intens berkomunikasi. Terlebih, keempatnya hingga kini belum menentukan arah koalisi.
Hal tersebut diakui Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Haryanto. Menurutnya, akan ada kekuatan koalisi partai sebagai alternatif gerbong duo Ade (Ade Munawaroh Yasin dan Ade Ruhandi). Ia mengatakan, poros baru lebih memiliki banyak peluang untuk memenangkan pilbup. “Sampai saat ini semua koalisi masih cair,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (23/11).
PDI Perjuangan, kata dia, sampai saat ini terus berkomunikasi dengan NasDem, Demokrat, dan Hanura untuk menyatukan masing-masing ideologi. Soal figur, ia tetap berpegangan pada mekanisme masing-masing partai. “Yang menentukan DPP, jadi, kemungkinan koalisi ini semuanya nyambung,” terangnya.
Menanggapi rencana koalisi poros baru, Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor, Iswahyudi menyebut, tak menutup kemungkinan akan ada pendekatan dan sosialisasi dengan partai lain. “Kami sudah penjajakan dengan PKS, PPP, Golkar, dan partai lain,” bebernya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra masih tampak malu-malu. “Nanti ada waktunya,” singkatnya. Selain politisi, Pilbup Bogor kali ini akan diramaikan sejumlah birokrat. Malahan, sudah ada yang deklarasi hingga pensiun dini.
Pengamat politik, Yusfitriadi, menilai momentum pilkada kerap dijadikan ajang manfaat bagi pribadi atau golongan. Tak terkecuali, sejumlah birokrat yang digadang-gadang maju di Pilbup Bogor. “Saya lihat mereka sedang menciptakan loyalis pemilih yang nantinya akan diberikan kepada bakal calon yang sekarang sudah leading,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor itu menilai, fenomena PNS jelang pilbup dipengaruhi faktor Bupati Bogor Nurhayanti yang juga dari birokrat. Terlebih, beberapa bupati sebelumnya juga dikuasai dari nonpartai.
Bukan tidak mungkin, kata dia, kolaborasi pasangan partai politik dengan birokrat menjadi pilihan yang menjanjikan bagi masyarakat. Yus menyebutkan, sejumlah birokrat sedang melempar opini agar bisa menaikkan popularitas dan elektabilitas sehingga dilirik kekuatan politik.(ded/c)
